Kemenpora Perkuat Kolaborasi dengan NPC Indonesia, Fokus Pembinaan Atlet Disabilitas Demi Prestasi Mendunia

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi atlet disabilitas Indonesia. Dukungan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi yang berkelanjutan dengan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (NPC Indonesia), baik dalam persiapan multi-event maupun keikutsertaan pada berbagai kejuaraan internasional.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, mengatakan bahwa pemerintah selalu memberikan perhatian serius terhadap atlet-atlet disabilitas sebagai bagian penting dari kekuatan olahraga nasional.

“Kemenpora selalu bangga dan memberikan dukungan terhadap atlet-atlet disabilitas Indonesia. Kami juga memiliki kerja sama yang sangat baik dengan NPC Indonesia dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga disabilitas nasional,” ujar Surono.

Menurutnya, salah satu bukti keberhasilan sinergi tersebut terlihat dari pencapaian Kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games 2025 di Thailand. Indonesia berhasil meraih 135 medali emas, 143 medali perak, dan 114 medali perunggu, sekaligus menempati peringkat kedua klasemen akhir. Capaian tersebut jauh melampaui target awal sebanyak 82 medali emas. 

“Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan. Target awal kita adalah 82 emas, tetapi atlet-atlet kita mampu memberikan jauh lebih dari yang ditargetkan. Ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, NPC Indonesia, pelatih, dan seluruh ekosistem olahraga disabilitas memberikan hasil yang nyata,” kata Surono.

Surono menegaskan, kerja sama Kemenpora dengan NPC Indonesia tidak hanya berlangsung pada level nasional, tetapi juga mencakup koordinasi di daerah dalam mendukung partisipasi Indonesia pada berbagai agenda olahraga disabilitas internasional.

“Kerja sama ini mencakup berbagai agenda, baik ASEAN Para Games, Asian Para Games, maupun agenda olahraga internasional lainnya. Termasuk di dalamnya adalah keikutsertaan atlet tunarungu dalam Deaflympics. Prinsipnya, seluruh program harus kita persiapkan secara terencana agar partisipasi Indonesia memberikan dampak maksimal terhadap prestasi nasional,” jelasnya.

Khusus terkait pembinaan atlet tunarungu, Surono menjelaskan bahwa pemerintah perlu memastikan seluruh proses pembinaan dan keikutsertaan dalam kompetisi internasional berjalan melalui organisasi yang memiliki legitimasi sesuai dengan ketentuan federasi internasional.

 “Di hadapan NPC Indonesia dan ICSD( International Committee of Sports for the Deaf) khusus untuk atlet tuna rungu hanya organisasi Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN) yang diakui secara internasional dan karenanya hanya PATRIN yang diakui oleh Pemerintah. Karena itu, dalam konteks tata kelola pemerintahan, dukungan dan fasilitasi harus diberikan melalui organisasi yang memiliki legitimasi sesuai dengan ketentuan organisasi olahraga internasional,” tegas Surono. 

Ia menambahkan, setiap kejuaraan internasional yang diikuti atlet bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembinaan jangka panjang.

“Setiap kejuaraan dunia yang diikuti pada prinsipnya merupakan bagian dari proses try out dan pengumpulan poin serta peringkat yang diperlukan untuk mengejar kualifikasi menuju Paralimpiade. Karena itu, keikutsertaan dalam sebuah kejuaraan harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu bagaimana kompetisi tersebut berkontribusi terhadap target prestasi Indonesia,” ujarnya.

Atas dasar itu, Surono menekankan bahwa penentuan kejuaraan single event yang akan diikuti atlet harus melalui konsolidasi dan perencanaan bersama antara NPC Indonesia dan Kemenpora.

Surono juga menegaskan bahwa tata kelola pembinaan olahraga disabilitas harus berjalan berdasarkan aturan dan regulasi organisasi olahraga internasional yang relevan.

“Dengan koordinasi yang baik serta kepatuhan terhadap Statuta International Paralympic Committee atau IPC dan, khusus untuk olahraga tunarungu, ketentuan atau bylaws ICSD, maka pembinaan, penganggaran, dan dukungan pemerintah dapat diarahkan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran,” tutur Surono.

Ia mengatakan, pemerintah tidak hanya berbicara mengenai dukungan saat atlet mengikuti kompetisi, tetapi juga membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan.

“Komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia sangat konsisten. Dukungan pemerintah diberikan mulai dari proses pembinaan, fasilitas latihan, pemusatan latihan, keberangkatan ke kompetisi internasional, sampai penghargaan atas prestasi atlet,” katanya.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, lanjut Surono, adalah dukungan terhadap pembangunan dan pengembangan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah, yang menjadi fasilitas penting dalam pembinaan atlet-atlet paralimpiade Indonesia. Kemenpora juga terus mendorong agar fasilitas tersebut terjaga kualitas dan keberlanjutannya, sehingga disebut sebagai fasilitas terbaik di Asia Tenggara. 

Selain dukungan terhadap fasilitas dan pembinaan, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan untuk keikutsertaan kontingen Indonesia pada ajang internasional, termasuk ASEAN Para Games 2025 dan Asian Para Games 2026.

“Kita juga memberikan dukungan pembiayaan untuk keberangkatan dan keikutsertaan atlet pada multi-event internasional. Pada ASEAN Para Games 2025, pemerintah juga memberikan bonus sebagai bentuk penghargaan atas prestasi atlet. Bonus tersebut disalurkan langsung kepada para penerima , melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia, dan total penghargaan bagi peraih medali mencapai lebih dari Rp350 miliar,” kata Surono.(put)