Musrembangnas Dibuka Presiden, RKP 2022 Masih Usung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang dipantau secara virtual Selasa (4/5). Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2022 masih mengusung tema ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’.

Musrembangnas turut dihadiri Wakil Presiden M’aruf Amin, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian, Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.

Pada kesempatan ini, Jokowi menyampaikan mengingatkan tiga hal terkait perencanaan pembangunan nasional. Pertama perencanaan pembangunan nasional harus disesuaikan dengan perubahan dan tantangan zaman terlebih di tengah pandemi covid-19.

“Yang tidak berubah adalah tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa. Tetapi caranya seringkali harus berubah karena tantangan dan peluang setiap saat bisa berubah-rubah,” kata Presiden Jokowi.

Kedua, Jokowi mengingatkan pentingnya sinergi kekuatan bangsa untuk memecahkan masalah yang hadapi saat ini. Mulai dari masalah kesehatan, ekonomi, disiplin protokol kesehatan, testing, tressing dan treatment penyebaran covid-19 dan vaksinasi.

“Membutuhkan dukungan dari semua dari seluruh komponen bangsa, butuh keaktifan dari seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Demikian pula produktivitas dari kalangan industri yang kecil sampai yang besar untuk memproduksi alat-alat kesehatan dan obat juga dukungan dari negara lain ini juga sangat diperlukan,” pungkasnya.

Selain itu ketiga, Jokowi menekankan tentang pentingnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir termasuk dalam pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan dan bisnis ritel.

“Tidak bisa secara luring (luar jaringan), kita harus berubah cepat menggunakan instrumen online, instrumen daring (dalam jaringan). Ketika kita butuh data yang cepat, data yang akurat, data yang terintegrasi. Yang kita butuhkan adalah teknologi digital. Ketika kita butuh obat, butuh vaksin, butuh alat-alat kesehatan, yang kita butuhkan untuk cepatnya adalah teknologi,” jelas Presiden.

Menurut Jokowi, saat ini kompetisi dunia semakin ketat, maka kecepatan, ketepatan dan efisiensi adalah fondasi penting untuk kita bisa bersaing. Para perencana harus mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pondasinya.

“Kita harus memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi dan dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat apalagi akan dimulainya konektivitas digital 5 G. Hati-hati kita jangan hanya jadi pengguna. Kita jangan hanya jadi smart digital user, tetapi kita harus mampu mencetak smart digital specialis, mencetak para teknolog yang handal yang mampu bersaing yang kompetitif, dan harus mengembangkan smart digital prenuer yang mengembangkan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja dalam negeri,” pinta Presiden.

Presiden Jokowi memaparkan bahwa di semua sektor saat ini mulai beralih ke teknologi mulai dari perusahaan yang memunculkan fintech, kemudian sektor kesehatan dengan health tech dan pendidikan dengan edu tech.

“Inilah perkembangan-perkembangan cepat yang perencanaan harus mengantisipasi semua itu, harus responsif terhadap disrupsi yang membuat dunia berubah sangat cepat. Harus responsif terhadap tantangan dan peluang yang muncul secara cepat yang sering tidak kita duga, harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata paparnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam laporannya terkat rencana pembangunan nasional mengatakan saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan yang berat dan paling terberat sejak krisis finansial Asia 1998-1999 yaitu krisis akibat pandemi covid-19.

“Hampir semua negara di seluruh dunia sedang mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk mengatasi wabah pandemi serta berupaya untuk kembali pulih dari kondisi keterpurukan akibat pandemi,” tukasnya.

Suharso menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai negara middle income pada tahun 2016 dan tahun 2036 ditargetkan keluar dari middle income country. Namun pada kenyataannya, tahun 2020 menghadapi pandemi maka secara otomatis mempengaruhi RPJM 2020-2024 yang menjadi visi pemerintah.

“Kita berasumsi pada waktu itu, tanpa pandemi Indonesia diperkirakan akan mampu keluar dari middle income country pada tahun 2036 jika ekonomi bisa tumbuh dengan rata-rata 3,7% per tahun dan pertumbuhan PDB perkapita sekitar 5%,” ungkapnya.

Menurtunya, pandemi sejak tahun lalu berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan juga secara luas mengganggu kinerja pembangunan baik di daerah maupun di tingkat nasional. Kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 2020 memiliki resiko bagi ekonomi Indonesia untuk kembali masuk ke dalam kategori lower middle income.

“Karena itu kita perlu bekerja keras, kerja cerdas dan segera melakukan penyesuaian dalam rencana pembangunan kita termasuk melakukan desain ulang terhadap terhadap strategi transformasi,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Bapenas telah menyiapkan strategi besar dalam desain transformasi ekonomi Indonesia pasca covid yang menggunakan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen utama.

“Keenam strategi ini merupakan game changer untuk menuju Indonesia Maju sebelum tahun 2045, saat ini Bappenas sedang menyelesaikan rencana peta jalan transformasi ekonomi Indonesia yang diharapkan selesai dalam waktu dekat,” ujar Suharso.(ded)