Lantik 9 Pejabat Tinggi Madya, Menpora Amali Ingatkan Perbaikan Tata Kelola Birokrasi

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga di Auditorium Wisma Kemenpora, Senin (1/3) hari ini. 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemenpora ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/TPA tahun 2021 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

Surat keputusan ini sekaligus memberhentikan Dr. ER. Yuni Poerwanti, M.Pd dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Politik Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sementara itu sembilan pejabat yang dilantik antara lain sebagai berikut; Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr. Dwijayanto Sarosa Putera sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga.  

Sementara pejabat lain yang dilantik berdasarkan struktur baru yakni, Drs. Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, M.B.A sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM sebagai Kepala Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A sebagai Kepala Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga. 

Dr. Raden Isnanta, M.Pd sebagai Kepala Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Drs. Chandra Bhakti, M.Si sebagai Kepala Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr. Jonni Mardizal, M.M sebagai Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr. Samsudin, M.Pd sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan ini disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) Tasdik Kinanto, SH, M.Hum dan Perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK). 

Dalam sambutannya, Menpora Amali menjelaskan alasan dirinya meminta para pejabat yang dilantik menggunakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) untuk mengingatkan bahwa mereka adalah pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di birokrasi pemerintah. 

"Sejak saya memimpin saya minta untuk setiap pelantikan menggunakan baju KORPRI, supaya setiap pejabat ketika akan memulai pekerjaannya di dalam tugas dan sesuai dengan posisi masing-masing selalu mengingat bahwa dia adalah ASN, dia adalah pejabat di birokrasi pemerintahan bukan pegawai swasta. Sebab berbeda karakternya ketika mengelola birokrasi pemerintahan dan birokrasi non pemrintahan. Mudah-mudahan dengan simboliasisi pelantikan menggunakan baju KORPRI kita selalu mengingat bahwa tujuan kita adalah mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing," kata Menpora Amali. 

Menpora Amali menjelaskan bahwa saat ini pihaknya di Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berupaya dan terus berbenah diri. Salah satunya dengan terus melakukan perbaikan tata kelola birokrasi. Hal itu pun membuahkan hasil dengan dirinya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Ahamdulillah pada pemeriksaan BPK laporan keuangan Kemenpora yang sudah sekian tahun tidak pernah mendapatkan posisi yang baik, laporan keuangan pada pengumuman yang lalu kita mendapatkan WTP. Ini adalah kerja kita bersama dan komitmen kita untuk mau berubah, mau memperbaiki birokrasi," jelasnya. 

Menurut Menpora Amali, meski sudah meraih predikat WTP dari BPK, namun pihaknya terus melakukan reformasi untuk perbaikan di Kemenpora. "Lima program prioritas yang kami canangkan 2020 sampai 2024 yang akan datang kami menmpatkan posisi tata kelola menjadi program prioritas yang utama, karena itu kami mengerti perbaikan secara terus- menerus tata kelola birokrasi di lingkungan Kemenpora pasti akan berdampak pada prioritas-prioritas atau kegiatan dan program yang lainnya. Kalau tata kelolanya tidak baik, maka kita jangan berharap kegiatan maupun program yang lainnya akan baik," kata Menpora Amali. 

Selanjutanya, Menpora Amali memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan Kemenpora kedepan akan lebih fokus pada kegiatan yang dirasakan manfaatnnya oleh masyarakat. Hal itu seusia dengan arahan Presiden Joko Widodo. "Kita berharap negara melalui APBN benar-benar bisa dimanfaatkan untuk satu kegiatan dan program yang tepat sarasan kami Kemepora. Setiap kegiatan dan program selalu harus mengedepankan output, outcome atau manfaat buat masyarakat," ujar dia. 

Untuk para pejabat yang baru saja dilantik, Menpora Amali meminta mereka untuk melakukan tugas sesuai dengan komitmen yang sudah ditandatangani saat dilantik. "Saya kira ini menjadi janji saudara-saudara bukan hanya pada saya, tapi nanti pada tuhan yang maha Esa. Oleh karena itu setiap kita menuju kegelisahan, menuju godaan, menuju kegalauan coba dibaca lagi apa yang menjadi komitmen, apa pernah dijanjikan ketika dilantik," katanya.

Kemudian, Menpora Amali mengingatkan bahwa jabatan Menteri paling lama hanya lima tahun. Namun untuk ASN di Kemenpora akan menjadi penghuni tetap meski menterinya berganti-ganti. Oleh karena itu dia meminta para pejabat di Kemenpora untuk benar-benar memperbaiki administrasi dan tata kelola sehingga membuat pemuda dan olahraga menjadi baik. 

"Bapak dan ibu adalah penghuni tetap kantor ini. Oleh karena itu saya minta kita jaga kantor ini, jadikan kantor ini menjadi kebanggaan kita yang ada di dalam kantor ini. Oleh karena demikian kita selalu termotivasi setiap pagi datang ke kantor bahwa kita harus bangga menjadi bagian dari birokrasi dari Kemenpora," pintanya.