Menpora Amali Tegaskan Perampingan Birokrasi Kemenpora Supaya Lebih Cepat Bergerak, Lincah, dan Efisien
Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan Jakarta Pusat, Rabu (30/11).
Dalam kesempatan ini, Menpora Amali mengungkapkan bahwa pelantikan atau pergantian jabatan merupakan suatu hal yang biasa dalam organisasi birokrasi termasuk dalam hal ini Kemenpora.
Menurut Menpora Amali pihaknya telah melakukan sejumlah perubahan struktur organisasi birokrasi diantaranya melakukan perampingan atau menghilangkan lima keasdepan atau Asisten Deputi (Asdep) untuk menyesuaikan dengan aturan birokrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan di Kemenpora.
"Ini adalah penyesuaian dengan aturan birokrasi kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau struktur organisasi Kemenpora khusunya yang ada di eselon 2 ada berkurang paling tdak ada 5 Asisten Deputi. Kita merampingkan birokrasi supaya birokrasi Kemenpora lebih cepat bergerak, lebih lincah, dan lebih efisien," jelasnya.
Dijelaskannya, ada beberapa Asisten Deputi pada masa sebelumnya yang dianggap tugas dan fungsinya bisa dicover oleh Deputi yang lain sehingga digabungkan. Dia mencontohkan, Asisten Deputi Olahraga Prestasi yang saat ini namanya berubah menjadi Asisten Deputi Olahragawan Andalan.
Perubahan struktur ini dilakukan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan sejak awal dalam lima program prioritas Kemenpora tahun 2020-2024, salah satunya pembenahan tata kelola organisasi birokrasi.
"Termasuk bagaiamana membuat birokrasi Kemenpora semakin lincah untuk bergerak," ujarnya.
Menpora Amali memaklumi dengan menghilangkan lima Asisten Deputi akan membuat persaingan di dibawah eselon dua makin ketat karena ada pejabat yanh dialihkan menjadi jabatan fungsional. Dengan demikian, Menpora Amali berharap para pejabat yang dilantik bisa menunjukan kinerja yang benar-benar sesuai dengan perjanjian kinerja.
"Jadi yang baru saja ditandatangani itu menjadi dasar untuk penilaian kami terhadap kinerja saudara- saudara," katanya.
Namun demikian, Menpora Amali memgingatkan bahwa perjanjian kinerja dengan pencapaian atau penyerapan anggaran juga harus berkualitas. Artinya secara kuantitas dan kualitas bisa dipertanggungjawabkan.
"Kita sudah berada di tahun ketiga harapan saya penyerapan harus signifikan dalam governance kita. Bapak ibu yang baru dilantik dengan posisi yang ada sekarang atau diperbaharui segera melihat kembali program untuk persiapan tahun 2023. Jangan karena sudah ada pos anggaran di tempat itu kemudian melakukan perencanaan kegiatan program tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang ada," pintanya. (ded)
