Agar Tak Timbulkan Masalah, Kemenpora RI Berikan Pendampingan Bimtek Pengelolaan Laporan Dana Fasilitasi Induk Cabor

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Cabang Olahraga Penerima Dana Fasilitasi Tahun 2020 di Hotel Santika, Slipi, Jakarta, Senin (26/10) malam. Acara ini bagian dari pengawasan dan pendampingan Kemenpora RI agar cabor tidak menemukan masalah dalam penggunaan anggaran.   

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti meminta kepada 18 induk cabang olahraga dan NPC yang menerima dana fasilitasi tahun 2020, khususnya cabor yang mempersiapkan diri untuk mengikuti kualifikasi Olimpiade Tokyo 2021 dan pembinaan jangka panjang menyelesaikan laporan pertangungjawaban dengan baik, transparan, akuntabel, tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah. 

Menurutnya, arahan Pak Menteri (Menpora RI) jelas. Menpora RI tidak ingin fasilitasi untuk cabang olahraga menimbulkan masalah dikemudian hari. Predikat laporan keuangan Kemenpora tahun 2019 sudah mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk itu tahun-tahun selanjutnya harus dapat dipertahankan.

"Pak Menteri tidak ingin fasilitasi ini menimbulkan masalah, tentu ini terkait juga dari laporan keuangan cabor. Jangan sampai telat dan jangan sampai jika diaudit BPK menjadi temuan. Arahan Pak Menteri jelas yakni tetap mempertahankan WTP dan jika saat diaudit BPK tidak terjadi temuan," ujarnya, Senin (26/10) malam. 

Ini semua lanjutnya, adalah bagian komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola Kemenpora. "Jika ada masalah sampaikan dengan transparan dan detail. Ini penting, mulai dari komponen bantuan, akomodasi, peralatan, try out dan sebagainya, semua harus disampaikan dengan transparan dan detail," katanya.

"Kami siap jika diperlukan pendampingan ke cabor jika dibutuhkan. Harapan saya semoga semua setelah bimtek ini, bisa melengkapi apa yang kurang, apa yang salah jadi benar dan jika ada audit tidak repot lagi. Karena standar pemeriksanaan BPK dan inspektorat kita sama, ilmunya juga sama," tegas Chandra seraya berharap para peserta memanfaatkan kesempatan bimtek ini dengan sebaik mungkin.

Sebagai informasi, kedepan cabor harus menyampaikan proposalnya melalui aplikasi atau e-proposal sesuai permintaan KPK. "Tahun 2021 usulan cabor itu melalui e-proposal yang merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pelayanan publik, sehingga tidak ada lagi dalam penyampaikan proposal yang sifatnya langsung, sehingga semua lebih profesional dan lebih cepat," tambahnya. 

Sementara, Head Coach Cabang Olahraga Wushu (PB WI) Novianti menyambut baik bimtek Kemenpora ini. Bimbingan Teknis Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Cabang Olahraga Penerima Dana Fasilitasi Tahun 2020 ini menurutnya, sangat membantu induk cabang olahraga dalam mengelola pertanggungjawaban keuangan. 

"Kegiatan ini sangat positif sekali sangat membantu PB-PB dalam membuat LPJ. Sehingga kedepan nantinya tidak akan timbul masalah, karena tidak semua induk cabor ini familiar atau terbiasa dengan laporan pertanggungjawaban keuangan ya sehingga memang sangat membutuhkan pendampingan seperti ini," ujarnya.

"Terlebih kita langsung yang mengelola, kita langsung yang menggunakan anggaran APBN ini dan tidak bisa sembarangan. Sejauh ini kami tidak ada masalah karena intens komunikasi dengan Kemenpora dan kebetulan di Wushu ini kami menggunakan jasa konsultan BPK dalam menggunakan anggaran atau jika ada perubahan apapun kami selalu komunikasikan," tutupnya. (ben)