Bangun Kehumasan yang Kompeten, Humas Kemenpora Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi, Media Sosial dan Media Monitoring

Bogor: Focus Group Discussion (FGD) Kemenpora RI dalam rangka membangun kehumasan yang kompeten dan kolaboratif menghadirkan beberapa narasumber kompeten di bidangnya masing-masing. Para narasumber itu dari Komisi Informasi Pusat (KIP), CEO Good News From Indonesia (GNFI), Kaprodi Pasca Sarjana FISIP UI, Tim Strategi dan Komunikasi Kebijakan Kemenpora serta Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional. 

Tenaga Ahli KIP Fathul Ulum dalam paparannya menyampaikan, keterbukaan informasi menciptakan kepercayaan publik, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. "Ada tantangan luar biasa tahun 2024, bagaimana supaya informasi Kemenpora sampai benar-benar ke masyarakat dan bisa memberikan manfaat yang tinggi kepada masyarakat," kata Fathul di Hotel Harris Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2).

Kondisi keterbukaan informasi publik pasca disahkan UU KIP tahun 2008, lanjutnya, membuat instansi pemerintah yang menggunakan APBN baik k/l diwajibkan menyampaikan informasinya kepada masyarakat. "Berapa anggaran yang digunakan Kemenpora untuk mendukung para atlet ini sejak disahkan sejak 2008, misalnya, masyarakat harus tahu," jelasnya.

CEO GNFI Wahyu Aji, dalam materinya terkait Media Sosial menyampaikan beberapa kiat-kiat agar media sosial pemerintahan semakin asyik. "Medsos saat ini yang penting adalah mindsetnya bukan toolsnya. Saat ini sosmed bukan dominasi usia tertentu, tapi untuk semua kalangan," ucap Wahyu.

"Data kami saat ini 90 persen informasi dicari di sosial media sementara di website hanya 10 persen. Ini situasi yang terjadi di semua, apalagi untuk pemuda dan olahraga yang merupakan pengguna utama media sosial. Topik olahraga adalah yang populer di sosial media. Jadi, sangat tepat jika Kemenpora menggunakan sosial media dengan optimal," tuturnya.

Sementara Kaprodi Pascasarjana Komunikasi FISIP UI, Eriyanto menilai pentingnya humas melakukan media monitoring. "Kemenpora adalah lembaga publik yang memiliki kewajiban untuk mendengarkan suara publik dan mendiskusikan suara publik atau transparan serta mengenai isu publik yang penting. Lewat media monitoring, kita bisa menduga opini publik terhadap Kemenpora seperti apa," katanya.

Sementara, Koordinator Pelaksana Tim Strategi dan Komunikasi Kebijakan Kemenpora Windansyah dalam paparannya berharap, dalam proses pembuatan program harus ada yang seperti simbolik yang mudah dicerna oleh masyarakat. 

"Di media sosial kita sarana representasi sosial dan pengakuan politik. Anak muda merupakan konstruksi sosial dan politik. Kadang gagasan bisa diterjemahkan dalam segala bentuk. Kemenpora ngga bisa melihat generasi muda sebagai anak muda semata. Tetapi, anak muda hari ini adalah generasi z. Mereka tidak suka komunitas melainkan suka forum," jelasnya.

"Kita akan menghadapi pola komunikasi yang berbeda-beda. Mentalitas Gen Z adalah mentalitas peserta yang berarti komunikasinya harus lebih luwes. Kemudian pentingnya strategi branding. Personal, program, employer, beneficiaries dan corporate branding. Ujungnya adalah legacy tata kelola kehumasan," urainya. 

Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Alia Noorayu Laksono mengatakan, sesuai arahan Menpora Dito, di setiap kedeputian atau keasdepan akan kembali memiliki fungsi kehumasannya sendiri. 

"Kegiatan humas ini kemudian bisa untuk membackup humas pusat sehingga ada kelancaran dan yang terpenting ada kolaborasi dan lebih sinkron antara humas kedeputian dan humas pusat," tambahnya.(ben)