Kemenpora Dukung dan Siap Berkolaborasi Terkait Penguatan Isu Lingkungan Sesuai Asta Cita Presiden

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendukung dan siap berkolaborasi dalam penguatan isu lingkungan hidup sebagai bagian dari pelaksanaan visi Asta Cita dan arahan Presiden Republik Indonesia. Komitmen tersebut sejalan dengan pandangan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang menempatkan isu lingkungan sebagai fondasi utama berbagai program prioritas nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup mengemukakan bahwa keberlanjutan lingkungan menjadi dasar penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan air, hingga peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya, Nur Adi Wardojo, dalam acara Kolaborasi Kehumasan Lingkungan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (5/2).

Ia menegaskan bahwa aspek lingkungan hidup merupakan faktor kunci dalam mendukung visi dan misi Asta Cita, khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, energi, dan air. Menurutnya, keberhasilan program swasembada pangan dan perbaikan gizi tidak mungkin tercapai tanpa lingkungan yang sehat.

“Lingkungan hidup adalah fondasi utama. Kepada rekan-rekan kami di Kemenko Pangan, Kemenkes, Badan Gizi Nasional, dan para pemangku kepentingan lainnya, program perbaikan gizi dan swasembada pangan mustahil tercapai jika tidak ada tanah yang sehat dan air yang bersih. Jika air terkontaminasi, ketahanan pangan tidak akan terwujud,” ujarnya.

Nur Adi juga mengingatkan bahwa lingkungan hidup yang terjaga berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan menjadi basis penting dalam mendorong kemandirian pangan nasional. Kesuburan tanah serta ketersediaan air bersih untuk pertanian, kata dia, sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan.

Terkait peran dunia usaha, KLH juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam setiap aktivitas industri. Melalui penerapan kebijakan fiskal hijau bersama Kementerian Keuangan dan Danantara, pemerintah berupaya memastikan bahwa investasi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi.

“Investasi di Indonesia harus bermakna secara ekonomi sekaligus mampu menjaga ekologi,” katanya.

Selain itu, KLH menyoroti pentingnya menjaga lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang megah, menurut Nur Adi, hanya akan bertahan jika didukung oleh lingkungan yang sehat, mengingat kerusakan lingkungan dapat memicu bencana hidrometeorologi yang berpotensi merusak fasilitas pembangunan.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, KLH dan kementerian terkait diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan, selaras dengan Asta Cita dan arahan Presiden.(sin)