Kemenpora Dukung MPR RI Gelar Forum Kehumasan Bahas Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional

Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) menyelenggarakan Seminar Tematik Kehumasan bertajuk “Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional”, di Ruang Delegasi, Plaza Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, dalam sambutannya menegaskan bahwa PPHN merupakan pedoman pembangunan nasional yang berfungsi menjaga kesinambungan lintas pemerintahan.

“Ada dua isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu bentuk hukum PPHN dan substansi isu pokok pembangunan nasional sebagai arah jangka panjang bangsa. Apapun bentuknya, PPHN hadir untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sekaligus wujud kedaulatan rakyat yang lebih substantif,” ujarnya.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber utama. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, memaparkan urgensi PPHN sebagai pedoman bersama bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara itu, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Aidul Fitriciada Azhari, menyampaikan perspektif akademik mengenai konsep PPHN dengan merujuk pada Directive Principles of State Policy (DPSP) yang pertama kali dirumuskan dalam Konstitusi Irlandia dan India.

Forum ini dihadiri oleh pejabat humas kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Bakohumas, termasuk Biro Humas dan Protokol Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kehadiran Kemenpora menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi komunikasi publik pemerintah, agar pesan pembangunan nasional tersampaikan secara tepat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.

Dalam forum ini, Bakohumas bersama MPR RI menekankan pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih adaptif, khususnya untuk menjangkau generasi muda. Bahasa komunikasi yang sederhana, penggunaan kanal digital, serta pendekatan partisipatif dinilai menjadi langkah efektif agar PPHN tidak hanya dipahami sebagai dokumen negara, melainkan juga dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawanty, menegaskan bahwa PPHN harus dikomunikasikan dengan bahasa yang dekat dengan generasi muda.

“GBHN sudah dihapus, dan saat ini MPR memiliki PPHN yang menjadi pedoman sekaligus kompas pembangunan bangsa. Bagi anak muda, PPHN menyiapkan arah dan tujuan besar menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, strategi diseminasi melalui platform media sosial yang akrab dengan generasi muda sangat penting, agar mereka mudah memahami sekaligus merasa menjadi bagian dari arah pembangunan nasional,” jelasnya.

Kemenpora mendukung strategi komunikasi publik yang berorientasi pada generasi muda sejalan dengan mandat kementerian dalam membangun ekosistem kepemudaan. Keterlibatan pemuda dalam memahami serta mendukung visi pembangunan jangka panjang bangsa akan memperkuat kesinambungan pembangunan, tidak hanya di tataran kebijakan, tetapi juga sebagai gerakan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai mitra aktif dalam Bakohumas, Kemenpora berkomitmen memperkuat sinergi komunikasi publik dengan MPR RI serta kementerian/lembaga lainnya. Melalui kolaborasi ini, isu strategis seperti PPHN diharapkan dapat dikomunikasikan secara inklusif, kreatif, dan ramah generasi muda, sehingga mereka merasa terlibat langsung dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.(wur)