Menpora Dito Tekankan 5 Poin Saat Tandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Bersama Eselon I Kemenpora
Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menandatangani perjanjian kinerja tahun 2024 bersama para eselon I Kemenpora. Ada 5 poin yang ditekankan Menpora Dito untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
Perjanjian kinerja tersebut dilakukan di Kemenpora, Jakarta, Selasa (30/1). Hal ini juga sekaligus untuk mempertegas kembali komitmen guna meningkatkan kinerja aparatur.
"Perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani akan menjadi dasar penilaian kinerja saudara oleh atasan yang berisikan kesanggupan saudara dalam pernyataan pencapaian kinerja, sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun ini," ujar Menpora Dito.
Oleh karenanya, Menpora Dito menekan 5 poin agar target-target tersebut bisa tercapai dengan baik. Pertama, para pejabat yang meliputi Sesmenpora, para Deputi, para Staf Ahli, dan Inspektur agar sepenuhnya mendukung perjanjian kinerja ini.
"Dokumen perjanjian kinerja ini akan menjadi dasar kita untuk mengarahkan sumber daya, dalam mencapai kinerja organisasi yang optimal dan berdampak serta menjadi langkah awal dalam mengambil langkah strategis selanjutnya," kata Menpora Dito.
"Sehingga untuk dapat benar direalisasikan dengan baik pada tahun anggaran 2024 maka diperlukan komitmen yang kuat, bukan sekadar kumpulan janji kinerja yang ditandatangani, namun harus menjadi awal sebuah kerja yang tuntas dan ikhlas, yang betul-betul menjadi ketetapan hati," lanjutnya.
Kedua, Menpora Dito bilang setiap program yang ada harus dilakukan dengan fokus dan baik. Untuk itu, seluruh kegiatan yang jelas outcome dan output. Lalu, yang ketiga adalah pencapaian target kinerja pada tahun 2023 harus bisa dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan lagi.
Misalnya penyerapan anggaran yang lebih dari 90 persen, raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, keberhasilan prestasi olahraga Indonesia di ajang multi event, pembangunan kepemudaan, dan capaian terkait reformasi birokrasi.
"Ini muaranya adalah optimalisasi pelayanan publik. Maka tahun 2024 ini saya harap Desain Besar Kepemudaan Nasional dapat dimonitor terus. Laporkan secara berkala, setiap tiga bulan sekali kepada saya dengan tujuan supaya pelaksanaan kinerja Kemenpora berjalan baik dan zero temuan BPK," jelas Menpora Dito.
Kemudian, keempat yakni pengawalan nilai kinerja anggaran melalui pembenahan tata kelola administrasi pengelola anggaran sesuai indikator pada Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran perlu sangat diperhatikan oleh masing-masing satuan kerja.
"Terakhir kelima, saya berharap koordinasi dan konsolidasi antar satuan kerja, unit kerja dibantu oleh Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus terus mendukung capaian terkait program directive menteri maupun program yang menjadi prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga," terang Menpora Dito.
"Dengan adanya perjanjian kinerja ini diharapkan kepada pejabat yang telah membubuhkan tandatangannya agar dapat berkomitmen untuk mewujudkan sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan di dalam PK tersebut secara optimal," pungkas Menpora Dito. (jef)
