Dampingi Komisi X DPR RI Kunker di Aceh, Menpora Amali Dengarkan Langsung Kesiapan Aceh Menjadi Tuan Rumah PON 2024

Banda Aceh: Menpora Amali mendampingi Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Aceh, Rabu (23/2) siang. Kunker di masa reses ini guna menyerap aspirasi dan khusus yang terkait Kemenpora adalah kesiapan Aceh sebagai tuan rumah PON XXI dan Peparnas XVII tahun 2024 mendatang bersama Sumatera Utara.

"Saya hari ini mendampingi kunjungan kerja Komisi X ya dalam rangka reses ke Provinsi Aceh. Saya kira ini bagus sekaligus saya mendapatkan informasi langsung dari Pemerintah Aceh terkait kondisi dan situasi Aceh khususnya terkait tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Menpora Amali usai Raker di Gedung Serbaguna Setda Aceh. 

"Saya berterima kasih penerimaan Pak Gubernur dan masyarakat Aceh kepada kami dan tentu kepada Komisi X Pak Fikri dan Bu Illiza (Anggota Komisi X dari dapil Aceh) yang telah mengajak saya kunker," tambahnya.

Yang paling ditekankan adalah konsentrasi Aceh yang akan menjadi tuan rumah pertama kali penyelenggaraan PON bersama Sumut. Karena pionir tentu harus banyak yang dipersiapkan, apalagi tahun 2024 sudah semakin dekat dan konsentrasi akan banyak terpecah seperti adanya Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak.

"Dan apa yang sudah disampaikan saya kira menjadi catatan kami, apalagi Aceh akan menjadi penyelenggara PON ke-21 tahun 2024 yang akan datang, waktunya sangat pendek ini harus dipersiapkan dengan matang supaya acara sukses. Ini menjadi sejarah pertama penyelenggaraan tuan rumah bersama, harus sejak di awal dan ketetapan hati secara bersama," pesannya.

Diingatkan kembali, euforia penyelenggaraan biasanya sangat gegap gempita, semangat luar biasa sehingga terlena pasca kegiatan. Terutama infrastruktur menjadi banyak terbengkalai karena tidak terencana dengan baik. 

"Pasca PON juga bagus buat masyarakat Aceh. Infrastruktur seperti venue harus bisa setelahnya dimanfaatkan terus untuk pembinaan olahraga. Perencanaan pembangunan harus terintegrasi sehingga biaya pemeliharaan nantinya tidak memberatkan daerah. Banyak contoh venue yang mangkrak setelah PON, itu tidak boleh terjadi lagi," tegasnya.

Untuk memastikan langkah lebih lanjut akan diadakan pertemuan dengan Pemprov Aceh, Sumut, KONI Pusat, dan KONI Daerah, serta mendorong kementerian terkait untuk mendukung kesuksesan pagelaran multi even tersebut.

"Besok saya akan rapat dengan Pak Pak Gubernur Aceh dan Pak Gubernur Sumatera Utara, dengan KONI Pusat dan KONI Daerah, akan kita bicarakan seperti apa, yang perlu dan penting adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mendorong kementerian lain untuk memberikan perhatian terkait penyelenggaraan PON sebagaimana yang dilakukan seperti di Papua pada penyelenggaraan PON sebelumnya," tutupnya. (cah)