Menpora Amali Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021

Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2021 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III bersama 36 kementerian/lembaga lainnya di Auditorium Lantai 2, Kantor Pusat BPK RI Jakarta.

Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menyampaikan BPK RI bersama kementerian/lembaga sebagai mitra transparansi sesuai amanah UUD 1945 yang menyelenggarakan selama satu tahun pemerintahan dan BPK RI melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kepada rakyat bahwa keuangan negara telah disalurkan dengan baik dan benar.

"Hari ini merupakan entry meeting 37 kementerian/lembaga yang ada dibawah supervisi saya sebagai pimpinan atau auditor keuangan negara III. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal penting yang harus diperhatikan bapak, ibu semua untuk memudahkan kita semua terhadap apa yang terjadi di 2021 dan juga yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2022," ujarnya.

Ada sekitar Rp 2.300 triliun APBN setiap tahun merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat dan separuhnya ada ditangan bapak/ibu sekalian, sisanya terbagi kepada kementerian lembaga lainnya, tetapi yang paling besar penyerapan APBN ada di AKN III. 

"Saya harus betul-betul butuh kerjasama bapak ibu semua agar transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan ini bisa dijalankan dengan baik," harap Achsanul.

BPK RI memiliki renstra setiap 4 tahunan, dari tahun 2020-2024 sebelumnya dari tahun 2016-2020. Hal itu dilakukan agar setelah Presiden terpilih, BPK akomodasi di tahun berikutnya, agar nanti hasil pemeriksanaan BPK bermanfaat menjadi masukan kepada Presiden untuk mengevaluasi kinerjanya dan bermanfaat kepada rakyat (DPR) untuk mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan.

Khusus untuk APBN 2021 yang akan diperiksa, ada kejadian penting terhadap pandemi Covid-19, menurut Achsanul, pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan UU No.2 tahun 2020. "Alhamdulillah kita menjadi bagian terbaik dari cara penyelesaian penanggulangan Covid-19 ini, kita juga mengapresiasi hal ini kepada Presiden dan seluruh kementerian/lembaga juga menjalankan hal ini meski masih dalam proses pemeriksaan," tambahnya. 

Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih kepada BPK dan berharap seluruh kementerian/lembaga yang akan diperiksa terkait laporan keuangan tahun 2021 memiliki opini yang baik dengan tetap menjunjung prinsip transparan dan akuntabel.

"Terima kasih kepada BPK dan semoga kementerian/lembaga dibawah AKN III meraih opini WTP dalam menjalankan good government di lingkungan pemerintahan," kata Muhadjir. (ben)