Politisi PDI P Aria Bima Sebut Menpora Amali Punya Prestasi Malah Dimaki-maki

Jakarta: Kembalinya Piala Thomas ke Tanah Air sejak 19 tahun lalu, menjadi berita suka cita bagi masyarakat Indonesia, namun kemenangan itu tercederai oleh sanksi badan doping dunia (WADA) yang melarang berkibarnya bendera Merah-Putih di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, pada Minggu (17/10) malam WIB, dalam upacara penghormatan pemenang.
 
Ya, sanksi tersebut hadir lantaran WADA menganggap jika Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak mematuhi regulasi pelaporan tes doping rutin.

Kepengurusan LADI yang baru berusia tiga bulan itu pun sontak meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan umumnya kepada masyarakat Indonesia pada Senin lalu, terkait insiden pelarangan dikibarkannya bendera Merah Putih di Denmark oleh WADA. Tak hanya itu, menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali pun sudah melakukan hal sama seperti LADI.

Dalam sebuah program Catatan Demokrasi yang ditayangkan televisi nasional pada Selasa (19/10/2021) malam dengan mengambil tema Piala Thomas: Seleberasi Tanpa Merah-Putih, politisi PDI P Aria Bima dengan tegas menyebut jika Menpora punya prestasi malah dimaki-maki.

Penegasan Aria Bima itu lantaran imbas dari masyarakat dalam hal ini netizen yang kerap menyalahkan Menpora Amali, dari insiden dilarangnya pengibaran bendera Merah-Putih. "Lah ini kasian ini, menteri ini (Menpora-Red) punya prestasi malah di maki-maki gara-gara ini," kata Aria Bima.

Apa yang disebut Aria Bima memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, semenjak menjabat sebagai Menpora dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Zainduin Amali telah menorehkan beberapa prestasi terhadap olahraga, salahsatunya peningkatan perolehan medali di ajang Olimpiade Tokyo 2020, kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua 2021, hingga kesuksesan merebut kembali trophy Thomas Cup serta sederet pencapaian atlet Indonesia lainnya di pentas internasional.

Pada acara itu, Aria Bima juga mengatakan jika sanksi WADA itu berawal dari persoalan yang sifatnya administratif, tekhnis, kemudian menjadi persoalan besar karena menyangkut nama bangsa dan negara, simbol kehormatan serta harga diri bangsa.

Untuk itu, Aria Bima meminta untuk di investigasi dengan tuntas, karena menurutnya ini bukan hanya persoalan ego sektoral, namun juga sudah menyangkut masalah negara. "Ini mempermalukan simbol-simbol negara dan ini ranahnya bisa pidana loh, ranah hukum. Ini bukan masalah kecil, karena dampaknya membawa kehormatan negara, sehingga perlu di cek," tegasnya.**