Siaran Pers No. 1/Kemenpora/I/2019: Tanggapan Terhadap Komentar BPN Mengenai Pasca Asian Games

LAND
Mar
01
2019

Terkait dengan pernyataan-pernyataan tersebut, Kemenpora menyampaikan tanggapan secara obyektif dan netral sebagai berikut:

  1. Keputusan awal Indonesia untuk berencana menyelenggarakan Asian Games tahun 2018 itu terjadi bukan di era Presiden Joko Widodo, tetapi di era pemerintahan sebelumnya, yaitu ketika pada bulan April 2014 Menpora Roy Suryo mencanangkan tekadnya untuk mengusulkan Indonesia sebagai calon tuan rumah Asian Games tahun 2018, yang semula harus diadakan di Vietnam. Namun kemudian Vietnam mengundurkan diri pada bulan Maret 2013.
  2. Kemudian, pada tanggal 25 Juli 2014 Delegasi Indonesia yang beranggotakan Deputi 3 Kemenpora (Faisal Abdullah), Deputi 5 Kemenpora (Gatot S. Dewa Broto), Ketua KOI (Rita Subowo) dan Gubernur Sumatera Selatan (Alex Nordin) serta didampingi Dubes RI untuk Kuwait (Ferry Adamhar) menemui Presiden OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. Kedatangan delegasi tersebut untuk menyampaikan surat resmi  Menko PMK Agung Laksono dan Menpora Roy Suryo mengenai kepastian pencalonan Indonesia sebagai calon penyelenggara Asian Games tahun 2018.
  3. Keputusan final kepastian Indonesia sebagai penyelenggara Asian Games tahun 2018 ditetapkan saat 33rd General Assembly OCA di kota Incheon (Korea) pada tanggal 20 September 2014 sehari setelah acara pembukaan Asian Games 2014.  Sebagai informasi, Joko Wdodo baru dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014.
  4. Pemerintahan Presiden Joko Widodo semata-mata melanjutkan komitmen keseriusan pemerintahan sebelumnya, meskipun yang mengusulkan bukan di eranya.  Hal ini terungkap dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota DKI saat pada tanggal 7 Agustus 2014 menerima kunjungan resmi Wakil Presiden OCA Wei Jizhong, yang ingin mengetahui keseriusan Pemerintah Indonesia menjelang penetapan tuan rumah Asian Games tahun 2018 pada tanggal 20 September 2014.
  5. Dengan demikian, mengacu pada butir 1, 2, 3 dan 3 tersebut di atas, perlu dijelaskan kembali, bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya melanjutkan keputusan dan menghormati sepenuhnya pemerintahan sebelumnya, karena ini menunjukkan ada konsistensi Indonesia di mata internasional. Bahkan saat awal Indonesia mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Asian Games tahun 2018 meski kemudian kalah dukungan suara dibandingkan yang diperoleh Vietnam, maka kejadian itu berlangsung pada tanggal 8  November 2012 di Macau dan bukan terjadi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
  6. Terkait dengan masalah sinyalemen pemborosan anggaran, hal itu sama sekali tidak benar, karena OCA menyadari sepenuhnya bahwa persiapan Indonesia sangat mepet, maka OCA menyarankan agar Indonesia tidak perlu membangun venue baru semuanya kecuali yang memang harus dibangun baru dan itupun hanya boleh sangat terbatas, tetapi cukup merenovasi yang sudah ada dengan catatan harus berstandar internasional. Keputusan OCA ini ada dokumen resminya berdasarkan pertemuan CorCom (Coordination Committee) I di Jakarta bulan Januari 2015 dan II di Palembang bulan Agustus 2015. Bahwasanya ada keterlambatan persiapan pembangunan / renovasi venue adalah betul, karena sistem anggaran di Indonesia untuk kegiatan tahun 2016 baru dibahas bersama DPR pada tahun 2015. Namun keputusan OCA untuk tidak harus membangun baru semua itu sangat menguntungkan Indonesia, karena sangat menghemat anggaran, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran Korea Selatan ataupun Vietnam (biaya yang sudah dikeluarkan hingga Maret 2014) untuk persiapannya.
  7. Sedangkan mengenai pemanfaatan venue-venue pasca Asian Games tahun 2018, lebih baik mengacu pada substansi rapat evaluasi Asian Games di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tanggal 14 Desember 2018, yang dihadiri sejumlah Menteri, Gubernur DKI Jakarta, Kepala BPKP, Wakil Ketua INASGOC, Direktur GBK, Asisten Gubernur Sumatera Selatan. Dalam rapat tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaporkan, bahwa venue Velodrom di Rawamangun yang semula dikhawatirkan menjadi beban anggaran, ternyata telah menjadi profit center, karena tingkat penggunaannya cukup tinggi dan telah direkomendasi oleh UCI (Union Cycliste Internationale) sebagai salah satu venue terbaik di dunia dan harus menjadi venue event internasional. Demikian pula yang dilaporkan oleh Gubernur DKI Jakarta tentang Equestrian di Pulomas yang juga tingkat penggunaannya cukup tinggi dan telah direkomendasi oleh FEI (Fédération Équestre Internationale) sebagai salah satu venue terbaik di dunia dan harus menjadi venue event internasional.
  8. Demikian pula dengan kawasan GBK Senayan, yang dilaporkan oleh Gatot Tetuko selaku Direktur Pembangunan dan Pengembangan Usaha GBK saat rapat tanggal 14 Desember 2018 tersebut, bahwa Pasca Asian Games itu GBK ternyata tidak terlalu membebani anggaran, karena tingkat pendapatannya cukup tinggi secara umum, dan lebih manajerial tata kelola penggunaannya.      
  9. Sebagai kesimpulannya, komentar-komentar negatif yang telah disampaikan BPN tersebut tidak beralasan tentang dampak negatif Asian Games tahun 2018 dibandingkan positifnya. Selain itu, Calon Presiden Nomer 02  juga turut merayakan kemenangan Indonesia saat pesilat Indonesia (Hanifan Yudani Kusumah) pada tanggal 29 Agustus 2018 meraih medali emas.

 

--------------

Sekretaris Kemenpora (Gatot S. Dewa Broto; HP 0811898504; email: gsdewabroto@gmail.com; twitter: @gsdewabroto; Instagram: @gsdewabroto).

BAGIKAN :
PELAYANAN