Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Jumat, 22 Juli 2016

[Narasi Tunggal] Hari Bhakti Adhyaksa ke-56

Kejaksaan Dari Masa Ke Masa

Tanggal 22 Juli ini Kejaksaan Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-56. Selama setengah abad lebih menjadi tulang punggung dalam penegakan hukum, Kejaksaan tak berhenti berbenah. Penguatan internal kelembagaan dan reformasi birokrasi jadi agenda utama. Apalagi tantangan yang diemban ribuan jaksa kian hari kian berat.

Kejaksaan mulai berdiri menjadi lembaga mandiri sejak 22 Juli 1960 dengan dasar Surat Keputusan Presiden RI No.204/1960. Untuk memperingati momen bersejarah tersebut, 22 Juli pun ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa.

Untuk memenuhi tuntutan jaman, aturan susunan organisasi serta tata laksana kerja Kejaksaan mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi di awal era 90-an, dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

Setelah era reformasi bergulir, Kejaksaan sebagai elemen penting dalam penegakan hukum pun turut berbenah. Kejaksaan berupaya memperbaiki diri menjadi lembaga yang lebih mandiri dan bebas dari intervensi. Untuk memperkuat perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 pun diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Perubahan tersebut disambut gembira banyak pihak, lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan independen.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan R.I merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis). Ia mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini menjadi mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi dan tindak pidana lainnya.

Diusia ke-56, Kejaksaan terus berupaya menjadi lembaga yang mandiri, berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ketiga hal itu menjadi kunci bagi jaksa untuk dicintai dan dipercaya oleh rakyat. (Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dan Tim Komunikasi Pemerintah)



Jumat, 15 Juli 2016

[Narasi Tunggal] - Hari Koperasi Nasional: Koperasi Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

Koperasi Wujudkan Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA, 14 Juli 2016  -  Koperasi merupakan bangunan usaha yang paling tepat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan. Itu sebabnya, pemerintah konsisten mendorong pengembangan koperasi di dalam negeri.
Demikian dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke 69.  Harkopnas akan diselenggarakan di Jambi, pada 21 Juli 2016 yang rencananya dihadiri Presiden Jokowi.

“Di usia koperasi yang ke 69 tahun ini, banyak koperasi yang telah maju dan dapat memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi mempunyai potensi yang strategis dan berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tentunya pemerataan pendapatan, sehingga kesenjangan atau ketimpangan ekonomi bisa dikurangi,” kata Puspayoga, Kamis (14/7).

Meski demikian, Menteri Puspayoga mengakui masih ada anggapan negatif, dan pandangan pesimis masyarakat luas terhadap fungsi koperasi. Koperasi dinilai tradisional dan belum mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Pandangan ini terbentuk karena masih banyak koperasi yang belum berhasil, terpuruk dan terbelenggu karena permasalahan intern, kesulitan permodalan dan permasalahan organisasional lainnya.

“Semua ini merupakan romantika dan tantangan perjalanan hidup koperasi. Kita perlu memupuk tekad dan semangat untuk maju dan berkembang. Sebesar dan sesulit apapun masalah yang dihadapi tentu dapat kita temukan solusinya, selama kita berketetapan hati untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945  pasal 33,” tegas Puspayoga.

Mencapai pertumbuhan koperasi yang sehat, berkualitas dan mandiri, Kementerian Koperasi dan UKM menempuh kebijakan Reformasi Total Koperasi. Gerakan ini diimplementasikan dengan tiga langkah strategis, yaitu Rehabilitasi, Reorientasi dan Pengembangan.

Rehabilitasi merupakan  pembaharuan Organisasi Koperasi melalui Pemutakhiran Data dan Pembekuan/Pembubaran Koperasi. Langkah rehabilitasi diambil karena jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak namun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional rendah. Jumlah koperasi pada 2015 mencapai 212.135 unit namun setelah pemutakhiran data menunjukkan koperasi yang aktif hanya 150.223 unit dan sekitar 62.000 koperasi tidak aktif dibubarkan.
 
Reorientasi merupakan mengubah paradigma dari pendekatan Kuantitas menjadi Kualitas. Langkah ini ditempuh dengan mendorong koperasi berbasis IT sebagai bentuk efisiensi. Contohnya koperasi juga sudah dapat melakukan RAT secara Online. Melalui reformasi koperasi juga menekankan pada kualitas koperasi bukan pada jumlah atau banyaknya koperasi.
 
Pengembangan merupakan bentuk kebijakan reformasi koperasi yang bertahap dan terukur. Dalam hal ini, pembenahan regulasi, meningkatkan akses pembiayaan  dan fokus pada koperasi berbasis ekspor.
 
“Tercapainya reformasi koperasi merupakan  kerjasama semua pihak Pemerintah, dunia usaha, lingkungan akademis dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.

Peringatan Harkopnas tahun ini mengambil tema “Reformasi Koperasi Mewujudkan Ekonomi Berdikari”. Dalam puncak peringatan Harkopnas di Jambi, akan ada pemberian penghargaan Bhakti Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi; pencanangan satu juta pendidikan anggota koperasi dan pemberian satya lencana pada tokoh yang berjasa membangun koperasi. (Humas Kemenkop & UKM dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)
 


Kamis, 14 Juli 2016

[Narasi Tunggal] - Penanggulangan Vaksin Palsu

Satgas Vaksin Palsu Bahas Perkembangan Tindak Lanjut Penanggulangan Vaksin Palsu

 

Satuan tugas penanggulangan vaksin palsu mengadakan rapat untuk membahas tindak lanjut penanggulangan vaksin palsu. Rapat dipimpin oleh Menteri Kesehatan di Kantor Kemenkes RI, Jakarta, Adapun hasil rapat tersebut, sebagai berikut:

 

  1. Badan POM telah melakukan penelusuran di seluruh wilayah, dan terdapat  37 fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di 9 Provinsi yang mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi dengan jumlah sampel sebanyak 39 jenis.
  2. Badan POM sudah menguji sampel vaksin tersebut dan hasil menunjukkan dari 39 sampel ditemukan 4 sampel yang isinya tidak sesuai atau palsu, dan 1 sampel diduga palsu karena label tidak sesuai.
  3. Selain itu, Badan POM juga melakukan uji terhadap barang sitaan Bareskrim. Telah selesai diperiksa 15 produk, terdapat 5 produk yang terbukti kandungannya palsu, 1 produk vaksin yang kadarnya tidak sesuai, dan 1 produk yang labelnya tidak sesuai.
  4. Berdasarkan hasil penyidikan dari Bareskrim dan Badan POM, Kemenkes melakukan pendataan ulang pasien yang menerima vaksin palsu.
  5. Kemenkes akan memberikan vaksinasi ulang kepada anak-anak yang terdata mendapat vaksin palsu. Vaksinasi ulang akan dimulai dari satu klinik yang berada di Ciracas Jakarta Timur pada pekan depan karena datanya telah tersedia.

 

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Selasa, 28 Juni 2016

[Narasi Tunggal] Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi


Wakil Presiden Meresmikan Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi

Jakarta - Sejak meluncurkan program deregulasi perekonomian pada 9 September 2015, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan 12 paket kebijakan ekonomi guna menyederhanakan peraturan dan meningkatkan daya saing perekonomian. Untuk memastikan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan dan yang akan diluncurkan berjalan dengan baik, pada hari ini, Selasa (28/6), Wakil Presiden Jusuf Kalla, mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

 Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, didampingi oleh tiga orang wakil ketua, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan KoordinatorTenaga Ahli Kantor Wakil Presiden Sofyan Wanandi. 

 Satgas yang baru dibentuk ini dibagi menjadi empat kelompok kerja (pokja). Pokja I membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan, diketuai oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan wakil ketua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani. Pokja II membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, diketuai oleh Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki dan wakil ketua Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

 Sedangkan Pokja III membidangi Evaluasi dan Analisa Dampak diketuai oleh Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan wakil ketua Ekonom Senior Raden Pardede. Dan Pokja IV yang membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus  dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan wakil ketua Staf Khusus Menpolhukam Purbaya Yudhi Sadewa. Seluruh tugas pokja-pokja ini dibantu sebuah Unit Pendukung dari Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin Sesmenko Lukita Dinarsyah Tuwo dan wakil ketua Deputi V Bidang Industri dan Perniagaan Edy Putra Irawady. 

 “Satgas ini akan mengefektifkan pelaksanaan seluruh Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Di dalamnya tentu termasuk diseminasi informasi dengan target para pelaku usaha dan investor, baik di dalam maupun luar negeri, asosiasi-asosiasi, masyarakat umum dan aparat pemerintah sendiri, baik di pusat maupun daerah,” kata Ketua Satgas Darmin Nasution.

 Satgas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 80/2016 ini sudah menyusun program kerja melalui pokja-pokja. “Yang ingin kami tekankan dari Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah pemerintah benar-benar serius mengenai reformasi perekonomian. Kita harus dan akan melakukan modernisasi perekonomian yang menyeluruh, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya,” tambah Ketua Pokja I Thomas Lembong. (Humas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Komunikasi Pemerintah - Kemkominfo)


Juli 2016
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31