Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Rabu, 24 Agustus 2016

[Narasi Tunggal] - Sail Karimata

Sail Karimata 2016 Motor Penggerak Ekonomi Kawasan Indonesia Barat

Akhir tahun 2014 pemerintah telah menargetkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia hingga 20 juta dalam kurun lima tahun. Untuk mencapai target tersebut, Presiden Jokowi telah menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan akselerasi sektor pariwisata.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan even Sail (pelayaran) Selat Karimata pada tahun 2016. Acara tersebut akan dilaksanakan secara berurutan di Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitong, Kalimantan Barat serta Kabupaten Kayong Utara. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 Agustus-15 Oktober 2016. Sail Karimata merupakan gabungan dari kegiatan pelayaran, riset, seminar kemaritiman, pelayanan kesehatan, bakti sosial, festival seni dan budaya, festival kuliner serta kompetisi bahari.

Hampir sama dengan kegiatan sail sebelumnya, tahun ini rangkaian kegiatan sail dimulai dengan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-7. Kali ini upacara dilaksanakan di pulau Enggano, salah satu pulau terluar di Provinsi Bengkulu. Selain itu, agar wisatawan mancanegara mau berkunjung ke provinsi dan kabupaten penyelenggara sail tersebut, pemerintah mengundang komunitas pengguna kapal pesiar/yachter dari luar negeri. Menurut catatan humas Pemkab Kayong Utara, kurang lebih sudah ada 30 yachter dari 14 negara yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian kegiatan Sail Karimata.    

Kemenko Kemaritiman sebagai koordinator kegiatan sail menekankan pentingnya even pariwisata tahunan itu untuk menjadi penggerak roda perekonomian di kawasan Indonesia bagian barat. “Kami tidak ingin sekali even ini selesai terus tidak ada apa-apa setelahnya, harus ada impact (dampak) yang dirasakan rakyat,” kata Deputi IV Kemenko Kemaritiman usai acara peluncuran Sail Karimata awal Juni lalu.

Agar gelaran Sail Karimata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kayong Utara, pemerintah pusat secara intensif melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Hal ini diperlukan agar kebutuhan daerah benar-benar dapat diinventarisasi.

Ada beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan menjelang kegiatan sail ke-8 ini di Kabupaten Kayong Utara maupun Bangka Belitung. Pembangunan tersebut antara lain pembangunan dan pelebaran jalan, pembangunan drainase dan gorong-gorong, pemugaran dan penataan obyek wisata sejarah & purbakala, pembuatan trotoar, serta pemecah ombak di Pantai Pasir Padi.

Kegiatan ini melibatkan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah diantaranya  Kemenko Kemaritiman, Kemenko PMK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dekin (Dewan Kelautan Indonesia), Kemensos, Kementerian BUMN, Kemendes, Kemenristekdikti, KemenPUPR, Setkab, TNI AL, Pemprov Jambi, Kepri, Bangka Belitung dan Pemkab Kayong Utara.

Kegiatan sail yang melibatkan lintas kementeria dan lembaga pemerintahan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2009. Diantaranya adalah Sail Bunaken, Sail Banda, Sail Belitong, Sail Morotai, Sail Komodo, dan Sail Raja Ampat. Pemerintah mendesain kegiatan sai-sail tersebut untuk membantu percepatan pembangunan di lokasi destinasi.

Terpisah, Gubernur Kalbar Cornelis berharap agar kegiatan Sail Selat Karimata 2016 yang diikuti oleh peserta mancanegara tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk dapat mempromosikan semua potensi yang dimiliki. “Yang dapat dipromosikan, mulai dari potensi budaya, flora dan fauna, kekayaan alam, kerajinan tangan dan lain sebagainya, sehingga kegiatan Sail Karimata 2016 nanti dapat membawa efek positif dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke atau peningkatan investasi di Kabupaten Kayong Utara,” ujar Gubernur seperti dikutip dari web kabupaten kayong utara.

Contoh even pariwisata yang memiliki tujuan serupa dengan kegiatan sail adalah kompetisi balap sepeda internasional Tour de Flores yang digelar pada Bulan Mei lalu. Untuk memperlancar akses masyarakat, peserta balap maupun wisatawan, Kementerian PUPR membantu memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 661 km. Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 


Senin, 22 Agustus 2016

[Narasi Tunggal] HAKTEKNAS 2016: lnovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Bangsa

Wujud Kerja Nyata Untuk Negeri melalui Inovasi

Jakarta, 10 Agustus 2016 - Peristiwa ini menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya puncak perayaan Hakteknas di pusatkan di daerah (Solo, Jawa Tengah) sejak Kementerian Riset dan Teknologi bergabung dengan Dirjen Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 10 Agustus 2016 dihadiri oleh Pemerintah daerah, civitas akademika, lembaga litbang, dunia usaha, pemerhati IPTEK, mahasiswa dan seluruh masyarakat Indonesia.

HAKTEKNAS merupakan puncak pencapaian ajang unjuk inovasi anak bangsa. Menilik kembali sejarah kebangkitan teknologi di Indonesia, yang diawali dengan penerbangan perdana pesawat terbang N-250 Gatotkaca pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandung, ini menjadi bukti IPTEK telah membawa negara Indonesia sejajar dengan negara lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menanamkan perhatian, minat, dan kesadaran dari seluruh komponen bangsa terhadap pentingnya IPTEK dan inovasi dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berdaya saing.

Momentum 21 tahun lalu, terus menjadi spirit bekerja, dan kembali membangun kepercayaan diri bahwa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keniscayaan untuk bisa bersaing dan sejajar dengan bangsa lain. Keyakinan itu harus diikuti dengan langkah nyata berupa kebijakan program dan kegiatan untuk mendukung dan mengembangkan inovasi Nasional maupun Sistem Inovasi Daerah.

Memasuki era MEA, kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, dimana aliran barang, jasa dan investasi bergerak bebas sesuai dengan konvensi ASEAN. Keunggulan komparatif dan kompetitif menentukan mampu tidaknya kita memenangkan persaingan antar Negara Anggota ASEAN, didukung Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal disertai dengan peningkatan daya saing guna menghadapi integrasi perekonomian maka kita berkeyakingan akan mampu memenangkan persaingan liberalisasi pasar regional dalam komunitas  ASEAN Economy Community, (AEC).

Pemerintah terus menerus bekerja keras meningkatkan peran dan fungsinya sebagai, regulator, motivator, stimulator dan fasilitator dalam rangka menciptakan iklim kondusif bagi terwujudnya penguatan inovasi. Peran dan fungsi lembaga litbang dan perguruan tinggi juga akan terus kita dorong untuk bersinergi memperkuat daya dukung inovasi. Eksistensi industri juga secara berkelanjutan diberikan stimulan agar mampu menggairahkan dunia investasi yang pada akhirnya akan tercipta industri yang kuat dengan basis inovasi anak bangsa. Maka Pemerintah fokus untuk melahirkan kebijakan yang mengitegrasikan semua sektor dan aktor inovasi sebagai platform untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Nasional.

Hingga saat ini Ristekdikti terus berupaya menginisiasi dan menelurkan kebijakan yang menjadi peta jalan (road map) penguatan inovasi nasional, antara lain: pertama akses pendidikan tinggi lewat bantuan program beasiswa (BIDIKMISI, ADIK, PPA, PTS, dll). Berdasarkan data akhir Juni 2016 telah mencapai 369.508 penerima beasiswa. Selain itu juga tercatat dua Universitas masuk top 500 dunia, yaitu ITB dan UI (versi QS). Kedua meningkatkan tenaga terdidik, terampil dan berpendidikan tinggi. Ketiga meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang, Keempat meningkatkan sumberdaya litbang dan mutu pendidikan tinggi. Kelima meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan, dan keenam meningkatkan inovasi bangsa. Sebagai contoh Kemrisetkdikti mendorong lahirnya kebijaksaan pemerintah berupa Permenkeu (PMK) No. 106/PMK.2/2016, dimana penggunaan anggaran riset berorientasi pada hasil akhir (output). Kebijakan ini akan memicu para peneliti untuk fokus melakukan aktifitas riset karena tidak dijejali dengan persyaratan administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang rumit.

Saat ini kita memasuki era digital, dimana pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi keharusan dalam fokus-fokus riset kita yang meliputi bidang: pangan, energi, manajemen transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, kesehatan dan obat, material maju dan kemaritiman. Perguruan tinggi kita telah banyak menghasilkan hasil-hasil riset pada bidang-bidang tersebut yang disebut sebelumnya, selanjutnya diperlukan kebijakan untuk mensinergikan berbagai stakeholder agar hasil riset tersebut dapat didorong (hilirisasi) menjadi produk inovasi sehingga memberikan kontribusi dominan dalam pembangun perekonomian kita.

Dalam konteks itu, Kemristekdikti memiliki program insentif diantaranya : beasiswa baik untuk mahasiswa maupun dosen, hibah pembinaan perguruan tinggi swasta, pengembangan Sains Teknologi Park, Pusat Unggulan iptek, penelitian BOPTN, riset litbang, pengembangan teknologi industri perusahaan pemula berbasis teknologi, inovasi litbang atau perguruan tinggi di industri dan berbagai program lainnya. Selaras dengan komitmen pemerintah untuk mendorong gairah berinovasi, maka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional tahun 2016 mengusung tema "lnovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Bangsa", dengan Tagline " Gelorakan lnovasi".

Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari Kebangkitan Teknologi Nasional  dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan baik oleh Kementerian, Pemerintah Daerah maupun penggiat IPTEK. Rangkaian Kegiatan tersebut adalah 1) Ritech Expo yang akan menampilkan berbagai produk unggulan dari lembaga litbang perguruan tinggi, industri dan penggiat IPTEK lainnya; 2) Kegiatan ilmiah,terdiri dari 14 kegiatan di Kota Surakarta dan 11 di Luar Kota Surakata; 3) Talkshow; 4) Kegiatan Jalan Sehat. Selain itu juga dilakukan pemberian anugerah lPTEK dan inovasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota, Unit Kerja Litbang, Dunia Usaha, Peneliti dan Inovator dari kalangan masyarakat luas. Juga diberikan penghargaan kepada dunia pers. Penandatangan berbagai nota kesepahaman antar pemerintah, perguruan tinggi atau Lembaga Litbang dan Dunia Usaha untuk mempercepat terciptanya hilirisasi hasil-hasil riset.

Menristekdikti berharap  HAKTEKNAS kali ini menyebar dan menggelora ke seluruh penjuru negeri dan menjadikan teknologi dan inovasi sebagai mainstream gerakan membangun karakter bangsa. Tahun 2016 ini, kita jadikan tahun dimulainya gerakan inovasi. Era tumbuhnya kesadaran dan kebangkitan akan inovasi anak bangsa. Pada kesempatan tersebut dalam pidatonya, M. Nasir mengimbau agar ke depan, seluruh komponen baik lembaga litbang, perguruan tinggi, industri, peneliti, dunia usaha dan masyarakat memiliki komitmen bersama untuk memajukan dan mengakselerasikan kapasitas ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing anak bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, senantiasa terus GELORAKAN INOVASI! (Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemristekdikti dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)


Jumat, 05 Agustus 2016

[Narasi Tunggal] Pengendalian Inflasi

Presiden Joko Widodo : Laksanakan Empat Kunci Pengendalian Inflasi

 

Pemerintah dan Bank Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah VII (Rakornas TPID) pada Kamis, (4/8) di Jakarta. Pertemuan yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo tersebut mengangkat sejumlah isu penting dalam pengendalian inflasi.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan empat kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama, penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan.

Kedua, agar unsur-unsur di daerah, seperti Pemda, Kepolisian, Kejaksaan, dan BI di daerah, secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan.

Ketiga, memastikan transportasi di daerah maupun antardaerah selalu lancar, dan terakhir menjaga distribusi barang.

Secara khusus, Presiden RI menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu dari dua tumpuan perekonomian, di samping pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, BI dan lembaga lainnya, khususnya di tingkat daerah, diharapkan untuk melaksanakan tugas secara mendetil di setiap sektor, agar inflasi dapat terjaga. Hal ini sangat penting agar Indonesia dapat bertahan di tengah masalah ekonomi dan geopolitik global yang cukup berat.

Presiden RI juga menekankan kembali pentingnya menjaga keseimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong Pemda untuk mengeluarkan anggaran APBD seawal mungkin setiap tahunnya.

Rakornas TPID VII diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri, dengan mengambil tema “Memperkuat Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Guna Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan”.  Selain dihadiri jajaran cabinet kerja, Rakornas diikuti oleh 489 TPID dari 34 provinsi dan 455 kabupaten/kota.

Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo, menyampaikan laporan ringkas tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rakornas VI TPID 2015. Tindak lanjut tersebut, antara lain, berupa peningkatan jumlah TPID dari 432 menjadi 489 TPID, penyusunan roadmap pengendalian inflasi di tingkat pusat maupun daerah, revitalisasi peran BULOG, penyusunan roadmap pengembangan pasar lelang komoditas pangan.

Selain itu pemberian insentif kepada daerah, pelibatan aparat penegak hukum khususnya dalam rangka menjaga kelancaran distribusi barang, penguatan koordinasi dengan KPPU dalam rangka pengawasan tata niaga komoditi pangan, serta pembentukan sekretariat Pokjanas TPID yang berkedudukan di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian.

 

Penghargaan TPID Terbaik

Dalam Rakornas TPID VII ini, Presiden menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2015, sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama berbagai lembaga, baik pusat maupun daerah dalam mengendalikan inflasi.

Kategori TPID Terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan merupakan basis penghitungan inflasi IHK oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara penghargaan TPID Berprestasi diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID, namun belum menjadi basis penghitungan inflasi IHK.

Penghargaan diberikan pada TPID yang mewakili Kawasan Sumatera, Jawa, dan Timur Indonesia. TPID Terbaik 2015 diberikan kepada TPID Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kota Padang untuk Kawasan Sumatera; TPID Provinsi Jawa Tengah dan TPID Kabupaten Jember untuk Kawasan Jawa; dan TPID Provinsi Bali dan TPID Kota Samarinda untuk Kawasan Timur Indonesia.

Sementara itu, penghargaan TPID Berprestasi 2015 diberikan kepada TPID Kota Tebing Tinggi untuk Kawasan Sumatera, TPID Kabupaten Lumajang untuk Kawasan Jawa, dan TPID Kabupaten Polewali Mandar untuk Kawasan Timur Indonesia.

Mulai tahun 2016 diberikan pula penghargaan kepada pemenang TPID Inovatif untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyerahkan Penghargaan TPID inovatif 2015 kepada TPID Provinsi Aceh dan TPID Kota Medan untuk Kawasan Sumatera; TPID Provinsi Jawa Timur dan TPID Kota Surakarta untuk Kawasan Jawa; dan TPID Provinsi Gorontalo dan TPID Kota Balikpapan untuk Kawasan Timur Indonesia. (Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

 


Jumat, 22 Juli 2016

[Narasi Tunggal] Hari Bhakti Adhyaksa ke-56

Kejaksaan Dari Masa Ke Masa

Tanggal 22 Juli ini Kejaksaan Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-56. Selama setengah abad lebih menjadi tulang punggung dalam penegakan hukum, Kejaksaan tak berhenti berbenah. Penguatan internal kelembagaan dan reformasi birokrasi jadi agenda utama. Apalagi tantangan yang diemban ribuan jaksa kian hari kian berat.

Kejaksaan mulai berdiri menjadi lembaga mandiri sejak 22 Juli 1960 dengan dasar Surat Keputusan Presiden RI No.204/1960. Untuk memperingati momen bersejarah tersebut, 22 Juli pun ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa.

Untuk memenuhi tuntutan jaman, aturan susunan organisasi serta tata laksana kerja Kejaksaan mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama terjadi di awal era 90-an, dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

Setelah era reformasi bergulir, Kejaksaan sebagai elemen penting dalam penegakan hukum pun turut berbenah. Kejaksaan berupaya memperbaiki diri menjadi lembaga yang lebih mandiri dan bebas dari intervensi. Untuk memperkuat perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 pun diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Perubahan tersebut disambut gembira banyak pihak, lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan independen.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan R.I merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis). Ia mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini menjadi mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi dan tindak pidana lainnya.

Diusia ke-56, Kejaksaan terus berupaya menjadi lembaga yang mandiri, berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ketiga hal itu menjadi kunci bagi jaksa untuk dicintai dan dipercaya oleh rakyat. (Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dan Tim Komunikasi Pemerintah)



Agustus 2016
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31