Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Rabu, 16 Agustus 2017

[NARASI TUNGGAL] – Hari Perumahan Nasional 2017

Pemerintah Gandeng Pemangku Kepentingan Dorong Pencapaian Program Satu Juta Rumah

Jakarta - Dalam upaya mendorong pencapaian target dan kualitas perumahan lewat Program Satu Juta Rumah, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kampanye peningkatan kepedulian pemangku kepentingan melalui peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas). Mengusung tema ‘Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera’, Hapernas yang diperingati setiap tahun pada 25 Agustus ini, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan sektor perumahan dalam menyediakan rumah bagi MBR juga tampak di pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (11/8) yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Pameran ini  merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hapernas 2017. IPEX 2017 diramaikan oleh 201 booth dengan rincian 117 booth non-MBR dan 84 booth MBR. Jumlah transaksi  pameran ini diharapkan mencapai Rp. 5 Trilliun, lebih baik dari angka transaksi tahun lalu sebesar Rp. 4,5  Triliun.

Secara serentak, pada IPEX 2017 akan dilakukan penandatanganan akad kredit bagi 1.393 debitur dengan BTN senilai Rp. 167,6 Miliar. Sebanyak 363 debitur akan berakad dengan nilai Rp. 44 Miliar di JCC Jakarta, sementara 1.030 debitur lainnya akan berakad di kota-kota lain di Indonesia dengan nilai Rp. 123,6 Miliar.

“Transaksi dan penandatanganan akad kredit ini sangat penting untuk dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan optimisme publik, sehingga dapat menggerakkan ekonomi lokal melalui sektor konstruksi dan properti,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya pada pembukaan IPEX 2017.

Melalui Hapernas 2017, Kementerian PUPR terus mendorong kemudahan MBR untuk memiliki rumah, yang ditunjang dari aspek regulasi. Tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk MBR dan diikuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Melalui PKE XIII, jumlah izin yang diurus dan waktu pengurusan perizinan akan menjadi lebih singkat dari yang semula 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin. Jumlah hari permohonan perizinan pun lebih singkat, yakni yang awalnya lebih dari 700 hari menjadi 44 hari. Selain mengurangi jumlah izin dan waktu perizinan, biaya perizinan juga lebih hemat 70 persen dari biaya sebelumnya.
Dukungan dari pemerintah daerah tidak kalah pentingnya dalam menunjang pencapaian Program Satu Juta Rumah. Sebagai bentuk apresiasi atas  kontribusi signifikan pemerintah daerah dalam kemudahan layanan perizinan pembangunan rumah MBR, pada pembukaan IPEX 2017, Kementerian PUPR menyerahkan penghargaan kepada sembilan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk lebih giat  memberikan layanan yang pro-investasi dan pro-MBR di bidang perumahan dan properti. Sembilan pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan tersebut yaitu Pemerintah Provinsi  Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat; Pemerintah Kabupaten Maros, Bandung dan Malang; serta Pemerintah Kota Jambi, Pontianak dan Manado.

Selain optimis dapat mengejar target dari segi kuantitas, pemerintah juga mendorong kualitas lingkungan perumahan. Saat ini, Kementerian PUPR bersama bank-bank penyalur subsidi, pengembang dan para pemangku kepentingan lainnya tengah membahas penyusunan pemeringkatan kualitas perumahan. Kementerian PUPR bersama para pemangku kepentingan juga tengah menjadikan salah satu perumahan MBR sebagai acuan (benchmark) dalam pembangunan perumahan MBR.
Ketersediaan jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum, jaringan pipa air minum dan pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pun terus dikembangkan agar masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Upaya ini dilakukan melalui subsidi pembiayaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pengembang, sehingga biaya-biaya tersebut tidak dibebankan kepada konsumen MBR.  

Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2015, di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah merupakan salah satu program strategis nasional yang berupaya mengatasi tantangan backlog perumahan di Indonesia. Jumlah backlog perumahan di Indonesia sendiri berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada 2015 dan diharapkan turun menjadi 5,4 juta unit pada 2019.

Di tahun ketiga pelaksanaannya, Program Satu Juta Rumah telah menunjukkan hasil cukup baik. Untuk tahun ini, hingga Juli 2017, telah mencapai angka 499.702 unit rumah. Progres tersebut membuat Menteri Basuki optimistis capaian Program Satu Juta Rumah hingga akhir 2017 dapat lebih tinggi dari tahun 2015 sebanyak 699.770 unit dan tahun 2016 sebanyak 805.169 unit.  

Sore ini Presiden @Jokowi meresmikan Indonesia Properti Expo (IPEX) 2017 sbg bagian dari peringatan Hari Perumahan Nasional #Hapernas2017

137

Dg tema "Rumah Layak Huni Menuju Masyarakat Sejahtera" #Hapernas2017 menegaskan komitmen pemerintah u/ menyediakan hunian layak huni

132

IPEX2017 diramaikan 201 booth, 84 di antaranya untuk perumahan bagi MBR. Jml transaksi diharapkan mencapai Rp.5 T #Hapernas2017

127

Pada IPEX 2017 jg dilakukan penandatanganan akad kredit bagi 1393 debitur dengan BTN senilai Rp.167,6 M #Hapernas2017

117

Menteri Basuki: hal ini penting u/ menjaga momentum ptumbuhan & optimisme shg m'gerakkan ekonomi mll konstruksi & properti #Hapernas2017

136

Mll #Hapernas2017 @KemenPU dorong kemudahan akses MBR u/ miliki rumah, salah satunya mll regulasi spt PKE XIII yg diluncurkan tahun lalu

136

Dukungan pemerintah daerah jg penting u/ tunjang capaian program #SatuJutaRumah dgn m'beri kemudahan layanan perizinan perumahan MBR

132

@KemenPU berikan penghargaan bagi 9 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berkontribusi signifikan thdp capaian #SatuJutaRumah

134

Selain kuantitas, kualitas perumahan MBR juga diperhatikan, spt mll subsidi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) #SatuJutaRumah

133

Menteri Basuki optimis capaian #SatuJutaRumah thn ini lebih dari thn 2015 (699.770) & 2016 (805.169). Per Juli 2017 progresnya 499.702 unit

140


Sumber: Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Selasa, 15 Agustus 2017

Bantuan Pemerintah Bagi Wirausaha Muda Pemula dan Sentra Kewirausahaan Pemuda Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda


Jumat, 11 Agustus 2017

[NARASI TUNGGAL] – Hakteknas

 

 

NARASI TUNGGAL
HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL
KE-22 TAHUN 2017

Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, disingkat Hakteknas merupakan salah satu hari bersejarah nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995. Tujuan peringatan Hakteknas selain untuk menghargai keberhasilan putra-putri Indonesia dalam memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta untuk memberi dorongan kepada mereka untuk terus menerus membangkitkan daya inovasi dan kreasi guna kesejahteraan dan peradaban bangsa Indonesia. Hasil karya iptek, yang disuguhkan dalam peringatan Hakteknas juga menjadi momentum untuk memberikan pertanggungjawaban publik terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh komunitas iptek dengan sumberdaya yang diberikan oleh rakyat Indonesia.

Peringatan Hakteknas yang merupakan tonggak sejarah kebangkitan teknologi ini berawal dari penerbangan perdana pesawat terbang N-250 Gatotkaca pada tanggal 10 Agustus 1995 di Bandung. Hasil karya anak bangsa ini menjadi bukti bahwa negara kita telah berhasil menumbuhkan inovasi dan jiwa mengembangkan iptek nasional. Hal ini membuktikan betapa pentingnya menanamkan perhatian, minat, dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap pengembangan iptek dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Setelah 22 tahun berlalu sejak terbangnya N 250 tersebut, semangat dan jiwa kebangkitan teknologi akan diterapkan pada bidang-bidang yang merupakan ranah iptek dan inovasi. Untuk itu setiap tahun ditetapkan tema dan sub tema yang relevan dengan tuntutan masyarakat tentang kiprah iptek dan inovasi.

Peringatan Hakteknas ke-22 ini juga merupakan ajang penghargaan kepada para peneliti dan perekayasa yang sangat berprestasi dan produktif di bidang iptek. Selain itu juga memberikan penghargaan bagi para aktor Sistem Inovasi Nasional, yaitu untaian ABGC+M, akademisi (academician, A, sebagai penghasil iptek), swasta (business, B, sebagai pengguna iptek), pemerintah (government, G, selaku penumbuh iklim inovasi), komunitas (comunity C, sebagai kelompok pelaku iptek), dan media massa (mass media, M, selaku mitra pemasyarakatan hasil-hasil iptek). Para aktor inilah  yang telah berprestasi luar biasa dalam memacu tumbuhnya inovasi.

Pelaksanaan Hakteknas ke-22 juga merupakan sarana koordinasi semua jajaran pemangku kebijakan dan kepentingan secara nasional, dalam rangka meningkatkan semangat kreativitas dan inovasi teknologi untuk kemajuan bangsa. Selain itu, dalam peringatan Hakteknas ke-22 ini, juga akan ditampilkan berbagai hasil inovasi komunitas iptek dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sejarah Singkat
Penerbangan perdana pesawat N-250 Gatotkaca
pada tanggal 10 Agustus 1995 merupakan pengejawantahan upaya panjang sejumlah ilmuwan Indonesia untuk menjadikan bangsa ini sebagai bangsa terhormat di dunia. Bermodalkan kebijakan transformasi industri yang dicanangkan oleh Menteri Riset dan Teknologi pada waktu itu, beberapa tahun sebelumnya IPTN telah berhasil memproduksi pesawat CASA-212 berkapasitas penumpang 12 orang dengan lisensi yang diperoleh dari Spanyol. Pengalaman dan pengetahuan yang dikumpulkan dari pelajaran membuat CASA-212 tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh tenaga ahli IPTN. Dengan cara bermitra dan berpatungan dengan perusahaan CASA Spanyol, ahli-ahli Indonesia berinovasi untuk membuat produk baru dengan merancang bangun dan memproduksi pesawat CN-235 yang berkapasitas 35 penumpang.

Keberhasilan yang telah dicapai, dan bermodalkan semangat untuk terus maju dan mengembangkan teknologi penerbangan, anak-anak bangsa di IPTN lalu mulai merancang dan memproduksi secara mandiri pesawat N-250. Pesawat N-250 adalah pesawat komuter turboprop rancangan asli IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia). Pesawat ini menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia.

Melalui keberhasilan komunitas iptek menerbangkan pesawat N-250, dan untuk lebih menyemangati masyarakat agar terus menghasilkan dan memajukan hasil teknologi dalam negeri, pada tanggal 6 Oktober 1995 Presiden Republik Indonesia menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) melalui Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995.

HAKTEKNAS Ke-22 Tahun 2017

Penyelenggaraan peringatan HAKTEKNAS KE-22 Tahun 2017 akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  
1.    Struktur ekonomi Makassar dari segi pembentukan PDRB Tahun 2015 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri: Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Konstruksi, Jasa Pedidikan dan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6% (6 perseratus), artinya sentuhan teknologi bagi penciptaan nilai tambah di dalam kegiatan industri masih sangat dibutuhkan;
2.    Di bidang Iptek dan Inovasi, di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 4 (empat) program Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Science Techno Park (STP), yaitu Science Techno Park di Kab. Bantaeng, Konsorsium Riset Pengembangan Rumput Laut di UNHAS, Balai Penelitian Tanaman Serelia di Kab. Maros, dan Balai Litbang Budidaya (Udang) Air Payau-Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3.    Di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 113 Perguruan Tinggi, meliputi: 21 universitas, 5 institut, 49 sekolah tinggi, dan 31 akademi. Untuk peringkat Pergurun Tinggi, UNHAS berada pada peringkat 59 di Asia Tenggara. Data yang dirilis Webometrics per Juli 2016 menempatkan UNHAS pada peringkat 11, sedangkan dari International Colleges & Universities menempatkan UNHAS pada peringkat 21, merupakan satu-satunya universitas dari wilayah timur Indonesia. Selain itu, Kemenristekdikti pada akhir tahun 2016 menempatkan UNHAS sebagai Perguruan Tinggi terbaik dengan peringkat 8 di Indonesia.

Makassar juga dipilih dengan latar belakang sejarahnya dimana bangsa Bugis terkenal paling kuat dalam menguasai bahari sejak dahulu kala sebagaimana tertuang dalam La Galigo yang menjadi Memory of The World (MOW) UNESCO. Acara puncak peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-22 Tahun 2017 yang akan digelar pada tanggal 10 Agustus 2017 di Center Point of Indonesia – Kota Makassar, dengan semangat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya inovasi di daerah-daerah yang didasarkan potensi sumberdayanya. Atas pertimbangan tersebut, maka Hakteknas Ke-22 mengusung tema:  “Pembangunan Maritim Berbasis Pengetahuan”  dan  subtema : “Peran SDM dan Inovasi dalam Pembangunan Maritim Indonesia”.  Pemilihan tema ini  adalah dalam upaya mendorong terwujudnya Visi Pembangunan Indonesia sebagai  Poros Maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan merupakan cita-cita besar terhadap penegakan kedaulatan ekonomi, pertahanan dan keamanan wilayah NKRI. 

Peringatan Hakteknas diselenggarakan untuk menghargai seluruh komponen bangsa dalam menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, membangkitkan daya kreasi dan inovasi anak bangsa serta menunjukkan keberhasilan dan prestasi anak bangsa yang membanggakan, di bidang iptek dan inovasi berbasis maritim yang dihasilkan oleh lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha/industri dan komunitas atau pegiat Iptek dan inovasi. Untuk itu, riset-riset yang akan dilakukan bertujuan mempercepat hilirisasi dengan memenuhi kebutuhan dunia industri. Fokus riset ke depan akan dibagi ke dalam dua prioritas yaitu Prioritas Riset Nasional dan Prioritas Riset Bidang Fokus.

Prioritas Riset Nasional akan difokuskan kepada 3 fokus yaitu Food, Energy dan Water (FEW), sedangkan Prioritas Riset Bidang Fokus terdiri dari 7 bidang fokus yaitu Teknologi Pangan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi Energi, Teknologi Kesehatan dan Obat, Teknologi Transportasi, Teknologi Hankam, dan Material Maju. Dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN),  dua bidang riset yang ditambahkan adalah Sosial dan Humaniora (Socio-Humanism) ,  serta Mitigasi Bencana Alam (Natural Disaster Management)

Sedangkan tagline yang diusung masih seperti pada Hakteknas Ke-21, sebagaimana telah dicanangkan oleh Bapak Presiden RI melalui Ibu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: “Gelorakan Inovasi”, pada Hakteknas Ke-21 yang lalu di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Prinsip-prinsip inovasi: seperti pembaharuan,  perbaikan, percepatan (be innovative,  be better, be cheaper, be faster) tanpa melupakan kualitas dan keunikan sumber daya alam yang dikembangkan dengan memanfaatkan Iptek, yang memungkinkan Indonesia untuk masuk kedalam persaingan global. Dengan terus menggelorakan inovasi diharapkan Indonesia menjadi negara maju, modern, dan sejahtera.

Tema Hakteknas ke-22 pada dasarnya menggarisbawahi pentingnya peran iptek dan inovasi di bidang kemaritiman sebagai ujung tombak komponen penentu kemandirian dan daya saing bangsa. Pembangunan kelautan dalam RPJMN 2015-2019 dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran:

1.    Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir
2.    Tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
3.    Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektivitas laut yang didukung oleh keselamatan maritim yang handal dan manajemen yang bermutu serta industri maritim yang memadai.
4.    Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
5.    Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.

Dalam konteks ini, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemaritiman, bukan saja menyangkut pengembangan kapal-kapal laut, tetapi juga pengembangan teknologi kedirgantaraan seperti pengembangan pesawat N-219 yang dipandang sebagai teknologi yang dapat menjadi andalan dalam rangka keterhubungan konektivitas kemaritiman yang kita miliki. Dalam hal ini termasuk pengembangan teknologi roket untuk mengamankan dan mendukung konektivitas di bidang kemaritiman. Rangkaian kegiatan Hakteknas Ke-22 secara garis besar terdiri dari:

1.    Launching Hakteknas Ke-22 di Kemristekdikti-Jakarta (tgl. 24 April 2017) dan di Pelabuhan Paotere-Makassar (16 Juni 2017);

2.    Bakti Teknologi, antara lain:
•    Tanam Serentak benih padi unggul SIDENUK produk BATAN, dengan teknologi tanam IPAT-BO dari UNPAD, di 24 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan. Panen di Kab. Pangkep, Barru (9 Agustus 2017);
•    Pembuatan Kapal Pelat Datar;
•    Pembuatan Kaki Palsu (Prothesa), bagi 30 orang yang membutuhkan di Kota Makassar;
•    Safari Pusat Unggulan Iptek: “Bakti Untuk Negeri”.
3.    Anugerah Iptek, terdiri:
•    Budhipura, kepada pemerintah Provinsi atas prestasi dalam pembinaan kabupaten dan kota, bagi pengembangan dan penguatan inovasi.
•    Budhipraja, kepada pemerintah Kabupaten dan Kota atas prestasi pelaksanaan litbang Iptek dan inovasi.
•    Widya Kridha, kepada organisasi atau lembaga/kelompok masyarakat atas dedikasi dan kontribusinya dalam menggerakkan dan mengembangkan inovasi di masyarakat.
•    Widya Padhi, kepada Perguruan Tinggi atas prestasi pelaksanaan litbang Iptek dan inovasi.
•    Prayoga Sala, kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) atas prestasi pelaksanaan litbang Iptek dan inovasi.
•    Abyudaya, kepada Badan Usaha/Industri atas prestasi pelaksanaan inovasi.
•    Labdha Kretya, nugerah kepada masyarakat  umum/"akar rumput" (grass-root innovation)  atas prestasi pelaksanaan inovasi.
•    Adibrata, kepada masyarakat ilmiah, peneliti atau inovator atas prestasi pelaksanaan inovasi.
4.     Kegiatan Talkshow/Live Streaming TV , yang dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan pendukung, dan acara puncak.
5.     Kegiatan Ilmiah Nasional dan Internasional, antara lain: Kegiat an Ilimiah Nasional 27 kegiatan, di Makassar 11 kegiatan, dan Kegiatan Ilmiah Internasional 20 kegiatan, di Makassar 1 kegiatan.
•    International Symposium on Marine Plastic Debris, Kemenko Kamaritiman, di Kota Makassar.
•    Kuliah Umum di Politani Barru, Kab. Barru (9 Agustus 2017).
•    Forum Start Up Nasional, di Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar (11 Agustus 2017).
6.    Side Event, antara lain:
•    Launching Science Center Daerah (SCD) di Kab. Pare Pare, oleh Bapak BJ. Habibie (11 Agustus 2017);
•    Lomba Penulisan, Foto Iptek, Apresiasi Media Wartawan dan Umum Di Jakarta;
•    Car Free Day – Gerak Jalan Sehat, di Anjungan Pantai Losari (6 Agustus 2017);
7.    Ritech Expo, ajang pamer produk inovasi nasional di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.
8.    Welcoming Dinner, penyambutan Tamu VIP di Rujab Gubernur Sulsel (9 Agustus 2017).
9.    Acara Puncak, di Center Point of Indonesia (CPI) Makassar, akan dihadiri Presiden RI, Menteri Kabinet Kerja, serta Pejabat  Lainnya, Baik di Pusat maupun di Daerah (10 Agustus 2017).
10.    Malam Apresiasi, di Fort Rotterdam, akan dilaksanakan pemberian penghargaan  Anugerah Iptek (10 Agustus 2017).
11.    Penyerahan “PATAKA HAKTEKNAS KE-23 TAHUN 2018”, pada Acara Puncak kepada Provinsi Riau (10 Agustus 2017).

Peringatan HAKTEKNAS Ke-22 Tahun 2017 di Kota Makassar, diselenggarakan sebagai wujud penghargaan dan apresiasi atas keberhasilan ataupun prestasi anak bangsa yang membanggakan di bidang iptek, dengan lahirnya berbagai  produk inovasi dalam menunjang pembangunan di bidang maritim atau produk lain yang terkait untuk pembangunan maritim yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemandirian dan daya saing bangsa.

##

 

Informasi Lebih Lanjut :
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi
Dan Biro Kerjasama dan Kompublik
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Gedung D Kemenristekdikti Lantai 8, Jakarta

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi




 


Jumat, 04 Agustus 2017

Petunjuk Teknis Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dan Penggerak Wirausaha Muda Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017

Download file

Sumber: Asdep Kewirausahaan Pemuda - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

 


Kamis, 03 Agustus 2017

Pelatihan Manajemen Event Bidang Penyelenggaraan Olahraga Tahun 2017

Download file

Sumber: Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional - Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda


Rabu, 02 Agustus 2017

[NARASI TUNGGAL] – Kampanye Imunisasi

Imuniasi Campak dan Rubella untuk Penuhi Hak Anak Indonesia

Jakarta, 1 Agustus 2017

Pemerintah berkomitmen kuat dalam mewujudkan eliminasi campak dan mengendalikan penyakit rubella serta kecacatan bawaan akibat rubella (Congenital Rubella Syndrome) di Indonesia pada tahun 2020. Strategi yang ditempuh adalah pemberian imunisasi Measless Rubella (MR) untuk anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun.

“Strategi tersebut bertujuan mengendalikan kedua penyakit itu (campak dan rubella) yang kemudian diikuti peralihan pemakaian vaksin campak menjadi vaksin MR ke dalam program imunisasi,” kata Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Nila F. Moeloek, Selasa (1/8).

Hidup sehat adalah hak setiap anak. Untuk itu, Menkes meminta agar setiap anak mendapatkan imunisasi MR. “Imunisasi MR diberikan untuk melindungi anak Indonesia dari penyakit kelainan bawaan seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella pada saat kehamilan. Kita ingin mewujudkan anak Indonesia yang sehat dan berkualitas di kemudian hari,” ujar Menkes.

Deputi CEO GAVI Anuradha Gupta mengatakan campak adalah salah satu penyakit paling menular pada manusia dan menelan satu korban jiwa setiap empat menit, kebanyakan anak-anak. Sama bahayanya dengan rubella yang menjadi ancaman serius dan jika tertular di masa awal kehamilan dapat mengakibatkan cacat bawaan saat lahir pada otak, jantung, mata dan telinga. Namun hal tersebut dapat dicegah dengan melakukan imunisasi MR. “Dengan kurang dari satu dolar per dosis imunisasi tersebut, penyakit-penyakit ini bisa dicegah dengan aman dan efektif,” kata Gupta. Pada imunisasi MR kali ini, GAVI mendukung Pemerintah Indonesia dengan memberikan kontribusi 50% dari keseluruhan biaya vaksin.

Pemberian imunisasi MR akan dilaksanakan dalam dua fase, yakni pada Agustus hingga September 2017 di seluruh wilayah di Pulau Jawa, dan pada Agustus hingga September 2018 di seluruh provinsi di luar Pulau Jawa. “Pemberian imunisasi MR ditargetkan mencapai cakupan minimal 95%. Target itu dimaksudkan agar eliminasi campak dan pengendalian rubella dapat terwujud pada 2020,” tambah Menkes.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan pencanangan nasional kampanye dan introduksi imunisasi campak dan rubella di Madrasah Tsanawiah 10 Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pencanangan akan dilanjutkan dengan peninjauan pelaksanaan pelayanan imunisasi di sekolah. Kebehasilan kampanye ini sangat ditentukan oleh dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat.

Tahun ini, rencananya sejumlah 6 provinsi, 119 kabupaten/kota dan 3.579 Puskesmas akan melaksanakan kampanye dengan total sasaran anak usia 9 bulan sampai dengan kurang dari 15 tahun. Sebanyak 34.964.384 anak akan diberi imunisasi MR. WHO mendukung Kementerian Kesehatan mempersiapkan kegiatan imunisasi terutama di daerah berisiko tinggi dan pada populasi rentan. Sekitar 30 staf tambahan dikerahkan ke 5 provinsi, bekerja dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan mutu pelaksanaan imunisasi.

Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr. Jihane Tawilah, mengatakan investasi untuk memerangi campak dan rubella merupakan pendorong kuat bagi peningkatan kesehatan Ibu dan Anak. “Eliminasi campak juga akan menyumbang pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), target 3.2, yang di antaranya bertujuan agar di tahun 2030 tak ada lagi kematian bayi dan Balita yang sebenarnya dapat dicegah,” katanya. Selain itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) berkomitmen penuh untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam kampanye imunisasi yang sangat penting ini. Wabah campak dan cacat bawaan saat lahir akibat rubella dapat dicegah.

“Dari pengalaman kami di seluruh dunia, kombinasi vaksin campak rubella aman, efektif dan bermanfaat. Saat orang tua melindungi anak-anaknya dari berbagai penyakit berbahaya dengan imunisasi, maka mereka juga telah melindungi anak-anak lain di sekitarnya dan melindungi masa depan Indonesia,“ ujar Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson

Terkait penolakan imunisasi MR karena disangka haram, dijelaskan dalam MUI No. 4 Tahun 2016 bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Imunisasi bisa menjadi wajib ketika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa.

**Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 

Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia


Rabu, 02 Agustus 2017

[NARASI TUNGGAL] – Bulan Kemerdekaan

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia


Senin, 31 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] – Pendidikan Vokasi Industri

Kemenperin Transformasi Pendidikan Kejuruan Sesuai Kebutuhan Dunia Industri

Kementerian Perindustrian kembali meluncurkan Pendidikan Vokasi Industri yang berbasis kompetensi untuk menjawab tantangan kebutuhan SDM Industri. Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran pendidikan vokasi industri yang diperkuat oleh kerjasama antara 140 perusahaan dan 372 SMK di Provinsi Jawa Barat. Program peluncuran ini akan menghasilkan 780 perjanjian kerja sama karena beberapa SMK dibina oleh lebih dari satu industri, sesuai dengan program keahlian yang dimiliki.
 
Peluncuran ini merupakan yang terbesar setelah dua tahap yang memfasilitasi kerja sama sebanyak 166 perusahaan dengan 626 SMK di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam acara tersebut, Presiden juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan turut hadir dalam peresmian ini.

Untuk memfasilitasi hasil karya yang gemilang dari sekolah vokasi, pada hari ini juga dilangsungkan pameran produksi hasil karya SMK yang diisi oleh SMK Binaan Kementerian Dikbud, SMK Kementerian Perindustrian, SMK Binaan PT. Astra Group, Pondok Pesantren, dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami mendorong pendidikan kejuruan ini untuk diubah sistemnya, dari yang awalnya menitik beratkan ke pelajaran umum, menjadi spesialis. Jadi, siswa itu nanti belajar 50 persen di kelas dan 50 persen di industri,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (27/7).

Menperin menjelaskan, saat ini lulusan dari sekolah tingkat menengah di Indonesia mencapai 3,3 juta siswa, sementara perguruan tinggi yang ada hanya mampu menyerap sebanyak 1,7 juta siswa. Oleh karena itu, sekitar 1,6 juta siswa harus diarahkan untuk masuk ke pasar kerja agar tidak menambah tingkat pengangguran.

“Namun, mayoritas dari mereka, setelah lulus belum siap bekerja,” ungkapnya. Kondisi ini, menurut Airlangga, karena fasilitas dan peralatan praktik yang dimiliki rata-rata SMK di Indonesia tertinggal dua generasi. Dengan program link and match, diharapkan para siswa SMK bisa belajar secara langsung mesin produksi generasi saat ini yang digunakan oleh industri dalam proses produksinya,

“Misalnya di industri otomotif, para siswa SMK akan diajarkan mengenai pengelasan dan permesinan. Dan, untuk industri pertokimia, tentunya siswa SMK dari program studi kimia. Jadi sesuai,” imbuhnya. Di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri, disebutkan bahwa industri dapat membina sebanyak lima SMK di wilayahnya, dan setiap SMK bisa dibina lebih dari satu industri.

“Karena pembangunan industri di Indonesia berbasis kewilayahan, maka pengembangan SMK-nya juga berbasis kewilayahan. Untuk itu, kami pun mengharapkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari pemerintah daerah baik itu kabupaten/kota maupun provinsi,” paparnya.

“Pada tahun 2019, kami menargetkan program pendidikan vokasi industri ini akan melibatkan sebanyak 1.775 SMK dan 355 perusahaan dengan perkiraan jumlah lulusan tersertifikasi yang dihasilkan sebanyak 845.000 orang,” tutur Airlangga.

Kontribusi 25 persen

Menperin meyakini, efek berganda dari program pendidikan vokasi adalah mampu meningkatkan kinerja industri nasional sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Apalagi, selama ini industri merupakan penyumbang terbesar bagi PDB nasional dibanding sektor lainnya.

“Industri pengolahan non-migas telah berkontribusi sebesar 20 persen bagi perekonomian nasional. Melalui pelaksanaan program vokasi industri, kami menargetkan akan naik menjadi 25 persen. Saat ini, nilai kontribusi industri kita setara dengan Jerman,” papar Airlangga.

Sementara itu, berdasarkan data UNIDO, nilai tambah manufaktur di Indonesia menempati posisi 10 besar dunia. Peringkat tersebut di atas capaian Meksiko dan Spanyol, bahkan sejajar dengan Inggris. “Kami berharap, mereka yang terlibat dalam program pendidikan vokasi bisa masuk ke industri strategis nasional dan menjadi entrepreneur dalam membangun industri kecil dan menengah (IKM),” ujarnya.

“Pengembangan pendidikan vokasi dinilai mampu menjadi solusi dalam menghadapi persaingan pasar bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membutuhkan tenaga kerja berkompetensi tinggi,” tuturnya. Untuk itu, peningkatan keterampilan SDM industri melalui pendidikan vokasi di Indonesia, akan diarahkan memiliki nilai kompetensi yang sama di tingkat regional dan global.

“Sehingga mereka juga bisa bekerja di luar negeri dan sasarannya untuk ekonomi di ASEAN akan terintergrasi karena seluruh tenaga kerjanya mampu mengisi kebutuhan di dunia industri,” imbuhnya. Lebih jauh, menurut Airlangga, pengembangan industri akan lebih mudah dijalankan karena mempunyai para pekerja yang berbakat (talent pool).

Saat ini, pelaksanaan pendidikan vokasi industri semakin populer di dunia. Contohnya Swiss, yang sukses menerapkan Dual Vocational Education and Training (D-VET) system atau model pendidikan kejuruan yang memadukan antara teori dengan praktik lapangan sehingga lulusannya siap ditempatkan di dunia kerja. Oleh karena itu, banyak perusahaan lebih tertarik merekrut para lulusan kejuruan yang telah menguasai keahlian praktikal karena dianggap lebih siap bekerja.

“Benefit yang akan didapat dari perusahaan adalah memperoleh tenaga kerja yang sudah terdidik sehingga bisa mengefisienkan cost pelatihan karena mereka sudah bisa langsung bekerja di unit-unit produksi. Kedua-duanya mendapat win-win solution,” tegas Airlangga.

Guna menciptakan SDM industri yang terampil, Kemenperin pun membangun politeknik di beberapa kawasan industri, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah yang dijadikan pusat pengembangan industri feronikel. “Kami sudah memetakan pusat industri sesuai basis sumber daya alam di wilayah setempat. Dengan dibangunnya politeknik, perusahaan juga diharapkan merekrut putra-putri terbaik di daerah tersebut,” terangnya.

Menperin menyampaikan, program pendidikan vokasi industri ini juga menjadi salah satu loncatan cepat untuk menghadapi Industry 4.0 atau revolusi industri keempat, dengan memanfaatkan antara lain melalui internet of things, advanced robotics, 3D printing, artificial intelligence, virtual and augmented reality. “Karena Industry 4.0, basis utamanya adalah knowledge,” pungkasnya.


Jakarta, 27 Juli 2017
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

Website       :  www.kemenperin.go.id
Email           :  humaskemenperin@gmail.com
Twitter          :  @Kemenperin_RI
Facebook    :  Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Sumber: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia




 


Kamis, 27 Juli 2017

[NARASI TUNGGAL] – Realisasi Investasi Triwulan II 2017

Realisasi Investasi Triwulan II Tahun 2017 Mencapai Rp 170,9 Triliun

Jakarta,  26  Juli 2017 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan kedua (periode April-Juni) tahun 2017 yang menembus angka sebesar Rp 170,9 triliun, meningkat 12,7% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 151,6 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 345 ribu tenaga kerja. Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi triwulan kedua tersebut memberikan harapan untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 678,8 triliun.

“Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi, yang diharapkan implementasinya akan semakin dapat dirasakan oleh kalangan dunia usaha dalam rangka kemudahan, percepatan dan kepastian perizinan investasi, serta percepatan penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan realisasi investasi”, ujar Thomas Lembong pada konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, (26/07).

Selama Triwulan II tahun 2017, realisasi PMDN sebesar Rp 61,0 triliun, naik 16,9% dari Rp 52,2 triliun pada periode yang sama tahun 2016 dan PMA sebesar Rp 109,9 triliun, naik 10,6% dari Rp 99,4 triliun pada periode yang sama tahun 2016.

Terkait penyerapan tenaga kerja, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan II tahun 2017 mencapai 345.323 orang dengan rincian sebanyak 104.255 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 241.068 orang pada proyek PMA. “Capaian realisasi penyerapan tenaga kerja ini merupakan tambahan tenaga kerja yang dapat diserap oleh kegiatan investasi yang terealisasi pada periode Triwulan II tahun 2017 ini. Angka capaian serapan tenaga kerja yang positif ini dapat mendorong upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja,” paparnya.
 
Investasi di Luar Jawa Meningkat

Tom Lembong juga menjelaskan tentang peningkatan sebaran investasi di luar Jawa. Dia mengemukakan bahwa sebaran investasi di luar Jawa semakin meningkat menjadi Rp 79,7 triliun atau setara dengan 46,6% dari total investasi (dibanding Triwulan II tahun 2016 yang hanya sebesar 45,9%). Realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 91,2 triliun (53,4%).

BKPM mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 24,8 triliun, 14,5%); Jawa Barat (Rp 24,8 triliun, 14,5%); Jawa Timur (Rp 21,3 triliun, 12,5%); Banten (Rp 11,5 triliun, 6,7%) dan Sumatera Selatan (Rp 10,6 triliun, 6,2%).

Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Pertambangan (Rp 20,8 triliun, 12,2%); Listrik, Gas dan Air (Rp 19,0 triliun, 11,1%); Industri Makanan (Rp 18,9 triliun, 11,1%), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (Rp 17,5 triliun, 10,2%); dan Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (Rp 12,8 triliun, 7,5%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 1,6 miliar, 19,5%); Jepang (US$ 1,4 miliar, 17,5%); R.R. Tiongkok (US$ 1,3 miliar, 16,4%); Hongkong, RRT (US$ 0,6 miliar, 7,5%) dan Korea Selatan (US$ 0,5 miliar, 5,8 %).

Perkembangan Realisasi Investasi 2012–Juni 2017: Per Triwulan

 

--Selesai--


Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

M. M. Azhar Lubis
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021-5252008 ext.7001
HP: 08159525035
e-mail: azhar@bkpm.go.id
E-mail :humas@bkpm.go.id

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
 

 

 


Agustus 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31