Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Pengumuman

Senin, 19 Juni 2017

NARASI TUNGGAL- Mudik Guyub Rukun Jadi Semangat Pemerintah Berikan Layanan Maksimal ke Masyarakat

MUDIK BARENG GUYUB RUKUN JADI SEMANGAT PEMERINTAH BERIKAN PELAYANAN MAKSIMAL BAGI MASYARAKAT

Dengan slogan "Mudik Bareng Guyub Rukun" pemerintah berkomitmen untuk menjadikan momen mudik tahun ini berjalan dengan selamat, aman dan nyaman. Pemerintah juga menghimbau penyedia jasa transportasi agar berkomitmen mewujudkan mudik yang selamat, guyub dan rukun.

"Pemerintah berkomitmen untuk menjamin mudik lebaran tahun ini berjalan dengan selamat, aman dan nyaman. Kami ingin masyarakat yang melakukan mudik merasa "enjoy" menikmati perjalanannya," jelas Menhub Budi Karya Sumadi.

Menhub Budi juga berharap kepada seluruh penyelenggara transportasi agar berkomitmen mewujudkan mudik yang selamat, guyub dan rukun.

"Maksudnya adalah menyelenggarakan mudik dengan selamat dan baik menyelesaikan permasalahan mudik secara bersama-sama," ungkapnya.

Untuk memastikan penyelenggaraan mudik berjalan lancar, Menhub Budi menyatakan bahwa, agar dapat fokus memberikan pelayanan yang terbaik meminta seluruh jajarannya dan juga jajaran BUMN sektor transportasi untuk tidak cuti sampai selesainya penyelenggaraan mudik yang berlangsung mulai dari 15 Juni 2017 (H-10) sampai dengan 11 Juli 2017 (H+15).

Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan, telah melakukan identifikasi penanganan mudik khsusus di sektor transportasi. Ia mengungkapkan ada tiga faktor utama yang menjadi perhatian. Pertama, kesiapan sarana transportasi. Kedua, kesiapan prasaran transportasi. Dan ketiga, perilaku berkendara, baik pengemudi angkutan umum maupun pengemudi kendaraan pribadi.

"Untuk sarana, tahun ini diprediksi penumpang mudik yang menggunakan angkutan umum meningkat 4 persen lebih atau sekitar 19 juta orang. Untuk itu pada tahun ini kami tingkatkan kapasitas angkutan umumnya baik bus, kereta api, kapal laut dan pesawat agar dapat menampung jumlah penumpang tersebut" jelasnya.

Tidak hanya menambah kapasitas angkutan, Menhub Budi menjelaskan, faktor kelaikan angkutan umum menjadi perhatian utama pihaknya. Untuk itu, Kemenhub telah melakukan pengecekan kelaikan atau ramp chek terhadap seluruh moda transportasi yang disiapkan beroperasi pada masa Angkutan Lebaran tahun 2017.

Menhub Budi menegaskan, bus yang laik jalan diberikan tanda stiker laik jalan yang ditempel pada kaca depan bagian bus. Menhub mengimbau masyarakat yang akan naik bus untuk mudik untuk memastikan bus yang ditumpanginya memiliki tanda stiker tersebut.

Beberapa himbauan lainnya yang sudah berulang kali disampaikan Menhub Budi kepada masyarakat yang ingin mudik yaitu, pertama, agar masyarakat dapat mengatur perjalanan mudik lebih dini dan menghindari melakukan perjalanan pada puncak mudik.

"Kami sudah prediksi puncak mudik akan terjadi pada 23 dan 24 Juni 2017. Kami himbau masyarakat tidak semua beangkat hari itu untuk menghindari penumpukan. Memang jalan tol sekarag sudah dibangun lebih panjang, tapi tetapi tetap memiliki keterbatasan kapasitas," kata Menhub.

Himbauan lainnya yang disampaikan Menhub agar masyarakat sebisa mungkin tidak menggunakan sepeda motor untuk mudik. Apalagi ke tempat tujuan yang menempuh jarak yang cukup jauh. Ia meminta, agar masyarakat memanfaatkan angkutan umum yang sudah disediakan dan memanfaatkan prgram mudik gratis yang disediakan pemerintah maupun swasta. (Biro Komunikasi dan Informasi Publik)

Sumber: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia


Selasa, 13 Juni 2017

[NARASI TUNGGAL] - SNI ISO 37001 - Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

SNI ISO 37001:2016 – Tonggak Baru Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Penyuapan adalah tindakan memberikan atau meminta uang, barang, atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap dengan maksud agar penerima suap memberikan kemudahan berupa tindakan atau kebijakan dalam wewenang penerima suap sesuai dengan kepentingan pemberi suap. Suap dapat membuat orang yang berhak kehilangan haknya, dan orang yang tidak berhak mendapatkannya. Suap adalah sesuatu yang sangat merusak tatanan masyarakat. Apabila jika suap telah menjadi kebiasaan atau tradisi, maka bisa menghancurkan sebuah negara. Yang menjadi korbannya ialah rakyat dan juga generasi penerus bangsa dengan kondisi negara yang carut marut. Suap seperti penyakit yang secara diam-diam menggerus keadilan dan kemanusiaan. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan dalam pasal 5, 6, dan 7 bahwa pemberi suap dapat diberi hukuman penjara mulai dari 1 hingga 15 tahun tergantung pada jabatan oknum penerima suap. Dan menurut pasal 12 bahwa penerima suap dapat dihukum paling singkat 4-20 tahun penjara.

Mengingat besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh kegiatan suap terhadap tatanan masyarakat dan negara, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadopsi secara identik standar ISO 37001: 2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Suap. SNI ISO 37001:2016 dapat digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta. Standar ini mendeteksi potensi penyuapan, sehingga organisas/institusii bisa melakukan pencegahan sejak dini.

SNI ISO 37001:2016 membahas hal-hal sebagai berikut:

  1. penyuapan di sektor publik, swasta, dan nirlaba;
  2. penyuapan oleh organisasi;
  3. penyuapan oleh personil organisasi yang bertindak atas nama organisasi dan atau keuntungan organisasi;
  4. penyuapan oleh rekan bisnis organisasi yang bertindak atas nama organisasi atau keuntungan organisasi;
  5. penyuapan kepada organisasi;
  6. penyuapan kepada personil organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi;
  7. penyuapan kepada rekan bisnis organisasi dalam kaitan dengan kegiatan organisasi;
  8. penyuapan langsung dan tidak langsung (misalnya suap yang ditawarkan atau diterima melalui atau oleh pihak ketiga).

SNI ISO 37001:2016 membantu organisasi mengendalikan praktek penyuapan dengan menyediakan sejumlah langkah penting diantaranya penetapan kebijakan anti-penyuapan, penunjukan petugas yang berkewenangan untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti-penyuapan, pembinaan dan pelatihan anggota organisasi, penerapan manajemen resiko pada proyek dan kegiatan organisasi, pengendalian finansial dan komersial, dan pelembagaan laporan prosedur investigasi. Dalam penerapan manajemen anti-suap, kepemimpinan dan masukan dari manajemen puncak adalah kewajiban. Manajemen puncak dianjurkan aktif mencari dan mempertimbangkan rekomendasi berbagai inisiatif anti-penyuapan yang mempromosikan atau mempublikasikan praktik anti-penyuapan.

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan pengakuan internasional tersebut, pada tanggal 08 Juni 2017, bertepatan dengan peringatan Hari Akreditasi Dunia, Badan Standardisasi Nasional dan Komite Akreditasi Naisonal (KAN) meluncurkan skema akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi di Indonesia yang memberikan layanan sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan berdasarkan ISO 37001: 2016 telah memenuhi persyaratan ISO/IEC 17021-1: 2015 dan ISO/IEC TS 17021-9. Dengan adanya skema ini, lembaga sertifikasi sistem menajemen anti penyuapan diharapkan akan segera terakreditasi KAN untuk memberikan sertifikasi kepada organsiasi yang akan menerapkan SNI ISO 37001. (Biro Hukum, Organisasi dan Humas – Badan Standardisasi Nasional)

Sumber: Biro Hukum, Organisasi dan Humas – Badan Standardisasi Nasional


Selasa, 13 Juni 2017

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Bagi WMP dan SKP Tahun 2017

Download file

Sumber: Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda - Deputi Bidang Pengembangan Pemuda


Selasa, 13 Juni 2017

[NARASI TUNGGAL] - Kampanye Stop Pekerja Anak

Kemnaker Luncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak

Jakarta—Memperingati Bulan Menentang Pekerja Anak Nasional setiap bulan Juni dan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak pada 12 Juni,  Kementerian Ketenakerjaan (Kemnaker) meluncurkan Kampanye Indonesia Bebas Pekerja Anak (KIBPA) di halaman kantor Kemnaker, Jakarta pada Senin (12/6/2017).  

KIBPA merupakan langkah strategis dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak. Kampanye ini merupakan babak baru dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan yang terencana dan sistematis dimulai melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peluncuran KIPBA adalah salah satu upaya Kemnaker dalam mempercepat terwujudnya peta jalan (roadmap) Indonesia bebas pekerja anak tahun 2022.

 “Pemerintah ingin mewujudkan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia yang berbasis kepada penghapusan pekerja anak, melalui pengintegrasian komitmen semua pemangku kepentingan yaitu Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development),” kata (Plt) Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Maruli A. Hasoloan.

Dirjen Maruli mengatakan KIBPA ini sebagai upaya nyata bentuk keberpihakan, kepedulian, dan dukungan pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas generasi penerus Bangsa Indonesia, melalui pendekatan pencegahan dan penghapusan pekerja anak.

“Masalah pekerja anak bukanlah masalah yang sederhana, akan tetapi masalah yang kompleks dan lintas sektoral, sehingga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menangani dan menyelesaikan masalah pekerja anak,” kata Maruli.
 
Oleh karena itu, kata Maruli seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran dan terlibat secara aktif untuk mengeluarkan anak dari dunia kerja dan memberikan perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya.
 
“Beri kesempatan kepada mereka untuk kembali ke dunia anak-anak dan menikmati kebutuhan khas mereka, yaitu bermain, bersekolah dan istirahat secara cukup. Setelah itu kita beri kesempatan mereka untuk belajar agar masa depannya lebih baik. Saya mengharapkan Kampanye ini dapat terus dikembangkan dan diperluas jangkauannya untuk seluruh wilayah Indonesia, “ kata Maruli.
 
Pemerintah menyadari tidak semua anak Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh hak-haknya secara penuh dan menikmati kebutuhan khasya sebagai anak. Terutama anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin.
 
Namun, pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan, dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial dan intelektualnya.
 
Maruli berharap KIBPA ini menjadi momentum untuk mewujudkan kebangkitan generasi penerus bangsa Indonesia yang lebih berkualitas dan kuat, baik fisik, mental dan intelektualnya. Yakni generasi yang mampu menjawab semua tantangan jaman semakin kompleks dan semakin mengglobal, dimana batas-batas negara dan pergerakan manusia semakin terbuka dan bebas, sehingga akan terjadi persaingan dan kompetensi yang sangat tinggi dalam memperebutkan semua peluang yang ada.
 
“Kita harus membekali sumberdaya manusia Indonesia, khususnya anak-anak kita dengan pendidikan dan keterampilan yang baik, agar mereka dapat mengambil peran dalam membangun Indonesia,“ ujar Maruli

Sementara itu, Direktur Pengawasan Norma Kerja, Perempuan dan Anak, Amri AK mengungkapkan melalui kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), secara keseluruhan sejak dari tahun 2008 hingga akhir tahun 2016, Kemnaker telah berhasil menarik 80.555 pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan.
 
“Pada Tahun 2016 sendiri telah ditarik 16.500 pekerja anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan melalui kegiatan PPA-PKH. Sedangkan pada tahun 2017 pemerintah menargekan penarikan 17.000 pekerja anak dari seluruh Indonesia,” kata Amri.
 
PPA-PKH merupakan Program Nasional yang telah tertuang dalam RPJMN dan bertujuan untuk mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan yang pelaksanaannya memerlukan sinergitas antara kementerian terkait, pemerintah daerah,  dunia usaha dan masyarakat.
 
Biro Humas Kemnaker

Sumber: Biro Humas Kemnaker


Jumat, 09 Juni 2017

[NARASI TUNGGAL] - Destructive Fishing (Mohon Arahannya)

MENJAGA LAUT DARI ANCAMAN DESTRUCTIVE FISHING

 

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (destructive fishing). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman destructive fishing.

Kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut. Setidaknya, hasil penelitian World Bank tahun 1996 menunjukkan bahwa penggunaan bom seberat 250 gram akan menyebabkan luasan terumbu karang yang hancur mencapai 5,30 m2.

Dalam hal pengawasan kegiatan destructive fishing, Direktorat Jenderal PSDKP melalui para Pengawas Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia telah berhasil menggagalkan kegiatan pengggunaan bom ikan. Keberhasilan terbaru dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Tual yang menggagalkan penangkapan dengan bom ikan di perairan Tual Maluku pada bulan Maret 2017. Selanjutanya pada tanggal 10 April 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama TNI Angkatan Laut juga berhasil menggagalkan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di perairan Lombok Timur. Sementara pada tanggal 30 Mei 2017, Polair Polda Sulawesi Selatan juga menangkap pelaku penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Barang Lompo, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasasi, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2 milyar.

Perlu Peran Serta Masyarakat Atasi Destructive Fishing

Dengan luasnya wilayah laut Indonesia, memang terdapat keterbatasan Pemerintah untuk mengawasi kegiatan destructive fishing. Mulai dari keterbatasan personil pengawasan, kapal pengawas, dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Untuk itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memerangi pelaku destructive fishing.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, kemudian melaporkan adanya dugaan kegiatan destructive fishing kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum.

*Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo


Kamis, 08 Juni 2017

[NARASI TUNGGAL] - RAT Online

Rapat Anggota Tahunan Online, Langkah Awal Menuju Koperasi Berkualitas

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menyebutkan bahwa rapat anggota tahunan (RAT) koperasi dilakukan secara elektronik atau e-RAT merupakan pilihan cara bagi koperasi untuk melakukan RAT. "Perubahan di zaman serba digital ini hitungannya detik. Maka dari itu, lewat Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015, kami memberikan pilihan RAT secara elektronik bagi seluruh koperasi di Indonesia", kata Puspayoga.

Menurut Menkop, adanya pilihan itu selain untuk mempermudah koperasi segera melakukan RAT seperti yang disyaratkan UU, juga untuk kembali melibatkan peran serta seluruh anggota dalam kedudukannya sebagai pemilik Badan Hukum untuk berpartisipasi di dalam rapat anggota. RAT Online diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan internal koperasi untuk tetap menghadirkan anggota dalam pelaksanaan rapat anggota, terutama untuk koperasi yang memiliki anggota lebih dari 500 orang, koperasi yang memiliki sebaran anggota yang luas, dan juga bagi koperasi yang memiliki anggota dengan mobilitas fisik sehingga memiliki kesulitan dalam menghadirkan anggota secara fisik.

Kemenkop dan UKM juga terus mengingatkan para pelaku koperasi di seluruh Indonesia pentingnya melakukan Rapat Anggota Tahunan secara rutin. Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan RAT dapat dikenakan sanksi dari surat teguran, peringatan tertulis, tidak diberikannya sertifikat nomor induk koperasi (NIK), hingga pembubaran koperasi. "Dorong koperasi untuk RAT, bila tidak RAT ya dibubarkan saja," ujar dia seraya menyebutkan bahwa wewenang pembubaran koperasi berada di tangan pemerintah pusat. "Kita ingin membentuk koperasi berkualitas. Salah satunya adalah dengan mendorong koperasi melakukan RAT. Sudah ada 147.000 koperasi yang memiliki NIK, sementara 62.000 koperasi sudah dikeluarkan dari database."
"Nah, koperasi yang sudah memiliki NIK kita dorong untuk RAT," kata Puspayoga.
Dalam kaitannya untuk mewujudkan koperasi yang berkualitas, RAT Online dapat diselenggarakan dengan syarat koperasi yang bersangkutan telah secara rutin menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT), sudah melalui proses audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), berada dibawah pengawasan koperasi yang efektif, dan memiliki sistem pengendalian internal yang apik. Harapannya, RAT Online dapat dilangsungkan dengan baik oleh koperasi yang dinilai memiliki kualitas yang baik pula.
 
Mekanisme penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara online pun dirancang agar mudah dan tidak menyulitkan para pengurus maupun anggota koperasi. Tahapan pertama, pengurus mengirimkan undangan RAT kepada anggota melalui surat elektronik yang berisikan alawat situs dan kode untuk mengakses materi RAT. Kemudian anggota diberikan waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan setelah materi rapat dipublikasikan di situs koperasi yang diakses dengan kode yang telah diberikan. Apabila tanggapan belum cukup secara quorumnya, diberikan perpanjangan selama 14 hari. Hasil rapat atau kesimpulan rapat dipublikasikan melalui situs dan dapat diakses oleh para anggota koperasi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Humas Kemenkop dan UKM
Jl. H. R Rasuna Said Kav. 3-4
Telp: 5204366-74
Twitter: @kemenkopUKM
Instagram: @kemenkopUKM
Facebook: KementerianKoperasidan UKM

Sumber: Humas Kemenkop dan UKM




 


Rabu, 07 Juni 2017

[NARASI TUNGGAL] - Kampung KB

Kampung KB : Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB.

Targetnya pada tahun 2017 ini terdapat satu Kampung KB di setiap satu kecamatan di seluruh Indonesia. Artinya, sepanjang tahun 2017 ini bakal ada sekitar 7166 Kampung KB di seluruh Indonesia. Hingga April 2017, Kampung KB yang sudah terbentuk baru 633. Masih ada sekitar 9 bulan lagi untuk mengejar sekitar 6000 Kampung KB.

Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah.

Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk, kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat ditelusur melalui berbagi indikator yang merupakan pencerminan dari pelaksanaan delapan fungsi keluarga. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dalam PP disebutkan delapan fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.

Kampung KB juga merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu  melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

Kampung  KB  merupakan  Satuan  wilayah  setingkat  RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK yang dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Selain itu, manfaat Kampung KB selain bisa mengentaskan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Intinya program ini melibatkan semua sektor pembangunan.  Dengan kata lain, Kampung KB tak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan.

Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran bernagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya.

Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dll.

Meski demikian, tidak semua kampung bisa masuk program Kampung KB. Ada kriteria yaitu utama wilayah dan khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.

Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di Daerah Aliran Sungai (DAS), di daerah bantaran Kereta Api, Kawasan Miskin (termasuk miskin perkotan), Terpencil, Wilayah Perbatasan, Kawasan Industri, Kawasan Wisata, Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi.

Sedangkan dalam hal kriteria khusus, dibutuhkan intervensi lintas sektor. Kampung KB wajib memiliki unsur antara lain pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Untuk  memenuhi kriteria tersebut, intervensi dari sektor lain sangat diperlukan. **(Direktorat Advokasi dan KIE – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN)
 

Sumber: Direktorat Advokasi dan KIE – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN

 


Senin, 05 Juni 2017

[NARASI TUNGGAL] - Siap untuk Mudik

DEMI KESELAMATAN, KEMENHUB AJAK MASYARAKAT UNTUK MANFAATKAN

PROGRAM MUDIK GRATIS

JAKARTA – Pada masa Angkutan Lebaran 2017, Kementerian Perhubungan kembali berkolaborasi dengan BUMN dan mitra kerja menyelenggarakan program Angkutan Sepeda Motor Gratis dan Mudik Gratis dengan total kuota angkut sebanyak 44.721 sepeda motor dan 208.435 penumpang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program yang baik ini.

“Dengan adanya program mudik gratis, kami mengimbau para pemudik sepeda motor untuk mengurangi atau tidak menggunakan motor untuk perjalanan jarak jauh”, jelas Menhub dalam acara jumpa pers terkait mudik gratis beberapa waktu lalu.

Program ini khusus ditujukan untuk pemudik yang selama ini menggunakan sepeda motor untuk menempuh perjalanan jarak jauh ke kampung halamannya. Penggunaan sepeda motor untuk mudik memang masih cukup tinggi dan diminati oleh masyarakat karena berbagai alasan kemudahan. Padahal, penggunaan sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh memiliki potensi kecelakaan lalu lintas yang cukup besar sehingga keselamatan pemudik kurang terjamin.

Menhub menerangkan, jumlah sepeda motor dan penumpang yang diangkut tahun ini meningkat cukup signifikan, yakni naik 57% untuk jumlah penumpang dan naik 155% untuk jumlah sepeda motor.

“Berbeda dengan program Angkutan Sepeda Motor Gratis dan Mudik Gratis tahun 2016 yang hanya menggunakan moda bus dan kereta api, pada tahun ini Kemenhub menyiapkan moda bus, kapal penyeberangan, kapal laut dan kereta api”, terang Menhub.

Pemudik dan Sepeda Motor, semua diangkut

Dengan program Mudik Gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub, pemudik tidak perlu khawatir akan sarana mobilitasnya di kampung halaman, karena baik pemudik maupun sepeda motornya akan sama-sama diangkut.

Untuk mudik gratis dengan moda bus, disediakan 176 bus untuk mengangkut 7.920 penumpang dan 54 truk untuk mengangkut 2.457 sepeda motor. Sementara baliknya disediakan 44 bus untuk mengangkut 1.980 penumpang dan 23 truk untuk mengangkut 1.053 sepeda motor. Kota tujuan yang akan dilayani dengan moda bus sebanyak 9 kota, yakni Tegal, Kebumen, Purwokerto, Yogyakarta (PP), Solo (PP), Wonogiri, Wonosobo, Magelang, dan Semarang (PP).

Terkait waktu pendaftaran, pendaftaran melalui online dan offline dimulai pada 18 Mei hingga 16 Juni 2017. Pendaftaran online melalui www.mudikgratis.dephub.go.id dan pendaftaran offline di Gor Bulungan Blok M, Dishub Kota Bekasi, Dishub Depok, Dishub Kota Tangerang, dan Dishub Tangerang Selatan.

Selain itu disediakan pula mudik gratis dengan bus khusus penumpang (tanpa motor) dengan jumlah bus sebanyak 1.000 unit yang akan melayani ke 29 kota tujuan, antara lain Cirebon, Pekalongan, Demak, Kudus, Klaten, Temanggung, dan lain-lain. Pendaftaran dapat dilakukan melalui online maupun offline bertempat di GOR Bulungan Blok     M, Kawasan Idustri Pulogadung, Terminal Kayurungin, Kawasan Industri Jababeka, Terminal Kota Depok, Kawasan Industri Cimanggis, Terminal Poris Plawad, Kawasan Industri Cikupa, Dishub Kota Tangsel, dan Kawasan Industri Sentul. 

Mudik gratis dengan moda kapal penyeberangan akan dilayani oleh 2 ferry dengan tujuan Lampung dan Semarang. Jumlah sepeda motor yang akan diangkut oleh 2 ferry tersebut 5.000 unit, sedangkan penumpangnya 10.000 orang. Pendaftaran dimulai pada 1 Juni 2017 hingga 16 Juni 2017 melalui online atau offline di Kantor PT ASDP Pusat.

Sedangkan mudik gratis dengan moda laut akan dilayani oleh KM Dobonsolo milik PT Pelni dengan rute Jakarta (Tanjung Priok) – Semarang (Tanjung Mas) PP yang akan mengangkut 8.000 sepeda motor dan 16.000 penumpang. Pendaftaran online dimulai pada 30 Mei 2017 hingga 15 Juni 2017. Sedangkan pendaftaran offline dimulai tanggal 2 Juni hingga 16 Juni 2017 bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, GOR Balai Rakyat, dan GOR Ciputat.

Khusus moda kereta api, program yang berlaku yakni Angkutan Sepeda Motor Gratis dimana pemudik dapat mengirimkan sepeda motornya secara gratis sesuai dengan kota tujuan yang tersedia. Dengan moda kereta api, jumlah sepeda motor yang dapat diangkut yakni sebanyak 18.096 unit. Pendaftarannya sudah dimulai sejak 15 Februari 2017 hingga 14 Juni 2017 secara online, dan secara offline pada 16 Februari hingga 16 April 2017 di Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Depok, Stasiun Bogor, Stasiun Cikarang, Stasiun Kiaracondong, dan Stasiun Purwakarta.

 Menhub menambahkan, selain diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, sejumlah BUMN dan mitra kerja juga turut menyelenggarakan program Angkutan Sepeda Motor Gratis dan Mudik Gratis.

“Secara keseluruhan, BUMN akan mengangkut 91.060 penumpang, sedangkan beberapa mitra kerja akan mengangkut 2.115 sepeda motor dan 20.475 penumpang”, jelas Menhub.

Realisasi Angkutan Motor Gratis

Setelah lebih dari 3 bulan dibukanya pendaftaran penyelenggaraan Angkutan Motor Gratis oleh Kementerian Perhubungan, animo masyarakat untuk ikut kegiatan motis tahun 2017 sangat menggembirakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian per tanggal 29 Mei 2017, dari kuota 18.096 pendaftar, sebanyak 15.837 orang telah mendaftar menjadi peserta motis. Jumlah ini setara dengan ± 87 % dari total alokasi peserta motis. Dari jumlah 15.837 pendaftar terbagi atas: 5.042 pendaftar untuk peserta Lintas Utara; 5.171 pendaftar untuk peserta Lintas Selatan I dan 5.624 pendaftar untuk peserta Lintas Selatan II.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, tujuan dari penyelenggaraan motis ini adalah untuk memindahkan para pemudik yang menggunakan sepeda motor ke daerah tujuan mudik ke moda transportasi kereta api. “Untuk mendukung hal itu, tahun 2017 ini Pemerintah menaikkan kuota peserta motis dari alokasi peserta motis sebanyak 15.834 pendaftar dengan motor pada tahun 2016 lalu menjadi 18.096 pendaftar dengan motor, atau mengalami kenaikan 14 %”, ujar Prasetyo.   

Untuk lebih lengkapnya perihal program Angkutan Motor Gratis dan Mudik Gratis Kemenhub, kunjungi www.mudikgratis.dephub.go.id

Sumber: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia


Juni 2017
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30